Ketua DPRD Kabupaten Blitar Tekankan Pilkades Damai, Jangan Biarkan Perbedaan Pilihan Memecah Kerukunan Warga

KETIK, BLITAR – Kontestasi politik di tingkat desa tidak boleh menjadi alasan retaknya hubungan ant warga. Pesan tersebut menjadi salah satu penekanan Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, dalam agenda Deklarasi Damai dan Penandatanganan Pakta Integritas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Candi Penataran, Kantor Bupati Blitar itu menjadi momentum untuk membangun kesepahaman seluruh pihak agar tahapan demokrasi di 30 desa berjalan aman, tertib, dan tanpa gesekan sosial.

Supriadi yang hadir dalam kegiatan tersebut menilai, keberhasilan Pilkades tidak semata-mata diukur dari terselenggaranya pemungutan suara. Lebih dari itu, proses pergantian kepemimpinan desa harus mampu menjaga persaudaraan masyarakat meskipun terdapat perbedaan dukungan politik.

Menurutnya, para calon kepala desa memiliki tanggung jawab untuk memberikan contoh kedewasaan dalam berdemokrasi. Sikap tersebut juga perlu ditunjukkan oleh tim pemenangan maupun para pendukung masing-masing kandidat.

“Pilihan politik boleh berbeda, namun persatuan dan kerukunan warga desa harus tetap dijaga di atas segalanya. Penandatanganan pakta integritas ini bukan sekadar agenda formalitas, melainkan janji moral untuk siap menang dan siap kalah secara dewasa,” ujar Supriadi, Selasa 10 November 2026.

Ia juga mengingatkan agar seluruh kandidat tidak menggunakan cara-cara yang berpotensi merusak kualitas demokrasi. Kampanye santun, penyampaian visi dan misi secara terbuka, serta penghormatan terhadap pilihan masyarakat harus menjadi prinsip yang dikedepankan.

Supriadi secara khusus meminta para calon beserta simpatisannya menghindari provokasi, penyebaran informasi yang memecah belah, hingga praktik politik uang.

Baginya, kompetisi yang sehat harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin berdasarkan kapasitas, integritas, dan program kerja, bukan karena tekanan maupun imbalan tertentu.

DPRD Kabupaten Blitar, lanjutnya, mendukung penyelenggaraan Pilkades yang berpegang pada prinsip jujur, adil, demokratis, transparan, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Deklarasi damai dan pakta integritas tersebut diharapkan menjadi komitmen nyata, bukan berhenti sebagai seremonial belaka. Seluruh unsur yang terlibat harus konsisten menjaga kesepakatan hingga seluruh tahapan Pilkades selesai.

Sebab, siapa pun yang nantinya terpilih menjadi kepala desa, mereka tetap akan memimpin masyarakat yang sama. Karena itu, persatuan warga harus menjadi warisan yang lebih penting daripada kemenangan dalam sebuah kontestasi politik.