Kemiskinan di Madura Tertinggi, Ini Kata Anggota Banggar DPRD Jatim

KETIK, SURABAYA – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur, Nur Faizin menyoroti tingginya angka kemiskinan di Pulau Madura yang berada di atas provinsi dan nasional.

Angka kemiskinan ini terjadi di empat kabupaten di Madura yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.

"Ini tentu menjadi kekhawatiran sekaligus PR (pekerjaan rumah) kita semua. Jadi saya sebagai legislatif dari Madura memiliki misi untuk mengatasi masalah tersebut ke Pemprov Jatim,” ujar Faizin saat dihubungi Ketik.co.id, Selasa, 29 Oktober 2024.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur per Maret 2024, persentase penduduk miskin empat kabupaten di Pulau Madura tergolong tinggi. Bangkalan sebesar 18,66 persen, Sampang 20,83 persen, Pamekasan 13,41 persen dan Sumenep 17,78 persen.

Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai data BPS tersebut menunjukkan data penduduk miskin di empat kabupaten di Madura jauh berada di atas angka kemiskinan provinsi dan nasional.

Ia mengatakan Per Maret 2024, persentase penduduk miskin Jawa Timur sebesar 9,79 persen dan nasional sebesar 9,03 persen.

Pria yang merupakan anggota Komisi C DPRD Jatim menilai tingginya angka kemiskinan di Pulau Madura tersebut selaras dengan tingginya angka pengangguran di Pulau Garam ini. Seperti pada 2023, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bangkalan sebesar 6,18 persen.

Dengan kondisi ini, Faizin mendorong Pemprov Jatim untuk membuat treatment khusus dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan tingkat pengangguran di Pulau Madura. Salah satunya adalah dengan menyiapkan roadmap pengentasan kemiskinan di Madura.

“Pemprov perlu melakukan kebijakan yang afirmatif terhadap Pulau Madura, bila perlu Pemprov harus segera menyiapkan roadmap tentang pengentasan kemiskinan di Madura setidaknya untuk 5 tahun kedepan," tuturnya.

Roadmap tersebut dapat berisi dokumen strategi yang akan menjadi landasan operasional dan acuan bagi pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan stakeholder lainnya dalam mengentaskan kemiskinan secara sinergis di Pulau Madura.

"Saya tidak ingin Madura semakin tertinggal dengan daerah lain di Jawa Timur," ungkap Faizin.

Faizin menambahkan pentingnya mendorong insiatif tersebut agar Pemprov lebih serius dan peduli terhadap Masyarakat Madura melalui serangkaian kebijakan yang sifatnya komprehensif dan berkelanjutan.

“Jadi ini harus adanya kolaborasi yang bagus antara pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi dan anggota dewan," tegasnya.

Pasalnya, Madura tidak diberi intervensi khusus, khususnya terkait peningkatan SDM dan Pengentasan Kemiskinan. "Dengan adanya roadmap ini maka langkah ke depan untuk mengentaskan kemiskinan di daerah akan semakin mudah," pungkasnya. (*)