Kementerian Haji Terbentuk, Kemenag Jatim Sebut Tak Pengaruhi Layanan Jemaah

KETIK, SURABAYA – Kementerian Haji dan Umrah telah resmi dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto dan telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 26 Agustus 2025 lalu.

Setelah Kementerian Haji dan Umrah terbentuk, saat ini mulai masuk proses transisi pengelolaan ibadah haji yang sebelumnya dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

Merespons transisi ini, Kemenag Jawa Timur melalui Kepala Kemenag Wilayah Jatim, Akhmad Sruji Bahtiar berharap berdampak positif dan membawa angin segar.

"Meskipun nantinya ibadah haji dan umrah akan dikelola oleh Kementerian Haji dan Umrah, fungsi utama sebagai tempat peristirahatan jemaah haji sebelum keberangkatan ke Arab Saudi kemungkinan besar akan tetap sama," katanya pada Rabu, 17 September 2025.

Namun ia sendiri belum mendapatkan arahan resmi terkait perubahan struktural dan operasional.

"Kami masih menunggu arahan lebih lanjut karena hal ini sudah menjadi ranah Kementerian Haji dan Umrah," lanjutnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, saat ini pihaknya masih menunggu instruksi resmi mengenai posisi dan deskripsi pekerjaan baru Kemenag Jatim saat sudah ada Kementerian Haji dan Umrah.

Walaupun belum turun keputusan resmi, ia tetap menegaskan administrasi hingga seluruh kebutuhan jemaah haji masih terus nerjalan di bawah koordinasi Kementerian Agama.

Sementara itu untuk personel berdasarkan undang-undang yang telah dibaca oleh Akhmad Sruji. Menurutnya Kemenag masih akan dilibatkan dalam Kementerian Haji dan Umrah.

"Seperti yang tercantum dalam undang-undang yang saya pelajari dan juga dari statement-statement dari wakil menteri haji dan umrah. Bahwa lembaga atau institusi atau kementerian yang menangani dibidang agama khususnya haji itu insyaallah dari pusat sampai daerah akan secara otomatis akan direkrut menjadi bagian Kementerian Haji," terangnya.

Hanya saja, untuk bisa masuk ke dalam Kementerian Haji dan Umrah, tetap melalui tahapan proses seleksi yang ketat.

"Akan melalui proses untuk dilakukan semacam assessment seleksi," jelasnya.

Di sisi lain dalam pengelolaan Asrama Haji Embarkasi Surabaya, ia juga mengungkapkan tidak ada perubahan besar-besaran yang terjadi setelah adanya Kementerian Haji dan Umrah.

"Karena Asrama Haji Embarkasi Surabaya (AHES) ini kan tempatnya untuk menyiapkan jemaah haji untuk diberangkatkan ke Tanah Suci. Insyaallah tidak akan mengalami perubahan nanti walaupun dikelola oleh Kementerian Haji," pungkasnya. (*)