Kejati Geledah Kantor Dinas Pendidikan Jatim, Cari Bukti Korupsi Dana Hibah SMK

KETIK, SURABAYA – Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim menggeledah Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Rabu 19 Maret 2025.

Ini terkait tindak pidana korupsi dana hibah pengadaan barang dan jasa untuk SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Penggeledahan ini dilakukan setelah perkara tersebut naik ke penyidikan.

"Kami melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti yang cukup untuk perkara korupsi mark up pengadaan barang dan jasa untuk sekolah SMK Swasta yang dilakukan pada tahun 2017. Selain di Dinas Pendidikan Jatim kami menggeledah 5 tempat lainnya," ucap Kepala Kejati Jatim Mia Amiati saat ditemui Kejati Jatim, Rabu 19 Maret 2025.

Sebanyak 25 Kepala Sekolah SMK Swasta Penerima Hibah di 11 Kabupaten Kota di Jatim juga telah diperiksa sebagai saksi. Selain itu, penyidik memeriksa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Kepala Biro Hukum Provinsi Jatim, Kabid SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jatim selaku PPK, Pejabat pada Unit Layanan Pengadaan (ULP), Pokja Pengadaan Barang Jasa Provinsi Jatim, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada pemerintah Provinsi Jatim, penyedia barang jasa atau rekanan, hingga vendor atau distributor.

Tim Kejati Jatim geledah kantor Dinas Pendidikan Jatim, Rabu 19 Maret 2025. (Foto: Khaesar/Ketik.co.id)

"Untuk pemeriksaan PPK kami memeriksa Hudiono untuk perkara ini, dan untuk kepala dinas pendidikan Jatim kami memeriksa Syaiful Rachman (Kadisdik Jatim 2017, red) di dalam penjara yang terkena perkara lainnya," jelasnya.

Mia menjelaskan, kasus ini bermula pada 2017 terdapat anggaran paket pekerjaan belanja hibah barang jasa dengan sumber dana APBD Jatim sebesar Rp65 miliar pada Dinas Pendidikan Provinsi Jatim.

Mia menyebut dalam pelaksanaannya pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Jatim membagi dana Hibah barang menjadi 2 paket pekerjaan atau pengadaan untuk 25 SMK Swasta yang terdapat di 11 Kabupaten/Kota di Jatim.

Saat itu ditetapkan pemenang lelang dari 2 paket pekerjaan yaitu PT Desina Dewa Rizky ditandatangani antara Hudiyono selaku PPK dengan Djono Tehyar selaku Direktur PT Desina Dewa Rizky dengan nilai kontrak sebesarRp 30.5 miliar. Serta satu paket lain kepada PT Delta Sarana Medika ditandatangani antara Hudiyono selaku PPK dengan Subagio (Alm) selaku Direktur PT Delta Sarana Medika dengan nilai kontrak sebesar Rp33,06 miliar.

Namun, barang yang diterima oleh 25 SMK Swasta terdapat beberapa jenis yang tidak sesuai dengan kebutuhan jurusan di sekolah dan tak sesuai dengan SK Gubernur Jatim. Pada 21 Juli 2017, ditemukan adanya kemahalan harga.

Terhadap proses pengadaan barang dan jasa serta hasil pelaksanaan kegiatan pekerjaan, Mia menduga kuat ada penyalahgunaan jabatan dan kewenangan. Sehingga mengakibatkan terjadi kerugian keuangan negara yang saat ini tim penyidik telah meminta bantuan perhitungan kerugian keuangan negara kepada BPKP Perwakilan Jatim.

Kepala Kejati Jatim Mia Amiati saat diwawancarai di Kejati Jatim, Rabu, 19 Maret 2025. (Foto: Khaesar/Ketik.co.id)

Dari situ Mia memerintahkan jajarannya, yakni Pidsus dan Intelejen Kejati Jatim menggeledah beberapa titik. Di antaranya Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, kantor penyedia barang atau rekanan, hingga 2 rumah tinggal yang ada kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan paket pekerjaan belanja hibah.

"Bahwa selama penggeledahan, tim mencari dokumen atau surat yang berkaitan dengan kegiatan belanja hibah, barang bukti elektronik (BBE) berupa ponsel dan laptop yang ada kaitannya dengan kegiatan belanja hibah, dokumen atau surat dan barang bukti elektronik yang ditemukan dilakukan penyitaan guna memperkuat alat bukti dalam perkara ini," jelasnya.

Selanjutnya, tim mengumpulkan alat bukti dan berupaya membuat terang tindak pidana yang terjadi dengan melakukan pemeriksaan pada para saksi. Lalu, meminta keterangan ahli serta berkoordinasi dengan tim dari BPKP untuk meminta laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara. Meski begitu, Mia memastikan masih belum ada tersangka dalam kasus tersebut.

Hal senada disampaikan Aspidsus Kejati Jatim SB. Siregar. Menurutnya, salah satu objek dugaan kasus korupsi tersebut adalah IT. "Salah satunya adalah barangnya IT, program atau jaringannya, ada juga alat-alat (IT), tapi setelah kami periksa itu nilainya kecil dan manipulasi data juga," tuturnya. (*)