KETIK, BANDUNG – Bupati Bandung Kang Dadang Supriatna (KDS) mendorong seluruh aparatur pemerintahan desa agar lebih percaya diri dalam menjalankan pembangunan, sepanjang setiap program direncanakan secara matang, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pesan tersebut disampaikan KDS saat membuka Seminar Pencegahan Korupsi Tingkat Desa se-Kabupaten Bandung Tahun 2026 yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di Gedung Budaya Soreang, Senin (16/11/2026).

Menurut KDS, pencegahan korupsi tidak semestinya hanya dipahami sebagai upaya menghindari persoalan hukum. Lebih dari itu, langkah tersebut harus menjadi bagian dari pembenahan tata kelola pemerintahan desa agar pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Karena itu, kepala desa, sekretaris desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu memahami aturan serta batasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan anggaran.

"Jangan sampai kita tidak memberitahukan mana kira-kira rambu-rambu yang jangan sampai ditabrak," tegas KDS.

Baca Juga:
KDS: Peran Ulama dan Masyarakat Penting dalam Menjaga Kondusivitas Daerah

Ia menekankan bahwa pemahaman terhadap aturan harus dibangun sejak tahap perencanaan. Setiap program pembangunan desa perlu disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, melalui proses musyawarah yang melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari RT, RW, dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional.

KDS juga meminta pemerintah desa memperkuat perencanaan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Program yang disusun harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, kajian yang memadai, serta perhitungan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Termasuk dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), pemerintah desa harus mengacu pada standar harga yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati dan dievaluasi setiap tahun.

"Selama para Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan BPD paham bagaimana membuat suatu rencana, mulai dari apa yang direncanakan, berapa anggaran yang dibutuhkan, dan sebagainya, dan selama itu sesuai, tidak usah takut. Yang perlu dihindari adalah praktik-praktik yang menyimpang," ujarnya.

Baca Juga:
Ratusan Rumah Warga Terdampak Angin Kencang, Bupati KDS Instruksikan Percepatan Penanganan

Untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa, KDS meminta pengawasan dilakukan sejak awal proses perencanaan, bukan hanya setelah anggaran digunakan.

Ia juga mengingatkan bahwa sistem perencanaan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah terkoneksi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena itu, setiap tahapan perencanaan dan pengelolaan anggaran harus dijalankan secara cermat dan berintegritas.

KDS mengapresiasi DPMD Kabupaten Bandung yang telah menginisiasi seminar tersebut. Ia berharap pembekalan dari para narasumber dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus meningkatkan pemahaman aparatur desa dalam menjalankan pemerintahan sesuai ketentuan.

KDS secara khusus meminta Inspektorat Kabupaten Bandung lebih aktif melakukan pengawasan hingga tingkat desa. Langkah tersebut diharapkan tidak hanya menemukan potensi penyimpangan, tetapi juga membantu pemerintah desa melakukan perbaikan.

"Inspektorat akan lebih sering turun ke tingkat desa untuk melakukan pengawasan. Pak Kades, jangan segan-segan. Kalau ada informasi tentang desa A, misalnya, Irban langsung turun tangan dan diperbaiki semuanya," pesannya.

Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Bandung Supardian mengatakan, pencegahan korupsi merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Pada seminar tahun ini, DPMD untuk pertama kalinya melibatkan Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat sebagai narasumber. Pelibatan tersebut dimaksudkan untuk menghadirkan perspektif eksternal dalam melihat penyelenggaraan pemerintahan desa.

"Pelibatan unsur masyarakat penggiat antikorupsi ini dimaksudkan untuk memperkaya perspektif. Kami ingin menghadirkan sudut pandang eksternal yang kritis terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga peserta tidak hanya melihat dari kacamata internal birokrasi, tetapi juga memahami bagaimana publik menilai integritas dan akuntabilitas desa," ujar Supardian.

Supardian menambahkan, pengurangan anggaran desa yang cukup signifikan perlu disikapi dengan peningkatan efisiensi dan ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan.

Pemerintah desa, kata dia, perlu memastikan setiap kegiatan benar-benar tepat sasaran, efektif, dan efisien. Seluruh tahapan siklus anggaran juga harus dilaksanakan sesuai ketentuan.

Seminar tersebut diikuti 841 peserta, terdiri atas 31 camat serta masing-masing 270 kepala desa, sekretaris desa, dan ketua BPD se-Kabupaten Bandung.

Para peserta mendapatkan pembekalan melalui empat materi utama, yakni kebijakan dan strategi pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan desa; penguatan integritas dan nilai-nilai antikorupsi bagi aparatur desa; tata kelola keuangan serta aset desa yang transparan dan akuntabel; serta peran pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam mewujudkan desa antikorupsi.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Bandung berharap kapasitas aparatur desa semakin kuat, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara terencana, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(*)