Kawal Penetapan UMK, 20 Ribu Massa Penuhi Kantor Gubernur Jawa Timur

KETIK, SURABAYA – Sekitar 20 ribu massa dari Partai Buruh dan berbagai serikat pekerja di Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Gubernur Jawa Timur yang terletak di Jalan Pahlawan Surabaya, Kamis (30/11/2023). 

Aksi ini digelar untuk mengawal penetapan UMK yang batas akhirnya jatuh pada hari ini. Dalam tuntutannya Partai Buruh beserta elemen serikat pekerja/buruh menolak total kenaikan upah minimum dengan formulasi PP No. 51 Tahun 2023 yang berkisar sekitar 3,6 persen. 

Sementara itu mewakili Gubernur Jawa Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov) Adhy Karyono menemui langsung para pendemo dan menyampaikan kepeduliannya kepada nasib para buruh.

Dalam menetapkan UMK,.Pemprov Jatim sudah menganalisis semua masukan dari berbagai pihak agar dapat memberikan keputusan yang adil bagi para buruh.

"Kami sangat memahami apa yang menjadi kekhawatiran para buruh. Apalagi terkait dengan pengupahan saat ini. Malam ini juga akan kami putuskan," jelas Adhy kepada para buruh di Kantor Gubernur Jawa Timur, Kamis (30/11/2023).

Sekdaprov Jawa Timur Adhy Karyono saat menemui para pendemo. (Foto: Husni Habib/Ketik.co.id)

Adhy menambahkan, penetapan UMK ini sudah melalui proses yang panjang. Untuk wilayah ring satu tentu mendapatkan perhatian lebih dari Pemprov Jatim, hal ini tidak lain karena di wilayah tersebut biaya hidup bisa dibilang lebih tinggi dibanding wilayah lainnya.

Wilayah ring 1 sendiri meliputi Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan.

"Yang kita liat lebih utama adalah wilayah ring 1 karena disana beban pengeluaran buruh yang lebih besar dari wilayah lainnya," tambah Adhy.

Ditemui di tempat yang sama,.Presiden Partai Buruh Said Iqbal tetap menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK 2024 se-Indonesia naik sebesar 15 persen.

Angka tersebut cukup ideal berdasarkan keadaan ekonomi saat ini. Beberapa harga bahan pokok dinilai mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Mulai dari beras naik 40 persen, telur 30 persen, transportasi 30 persen, hingga sewa rumah yang naik 50 persen. 

"Kalau kita lihat inflasi makanan oleh BPS itu yang paling banyak dikonsumsi oleh buruh, maka kenaikan di atas 15 persen adalah wajar yanv dituntut oleh Gesper dan serikat buruh di dukung partai buruh se-Indonesia," ujarnya. 

Kemudian, dia juga menjelaskan, berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan oleh Aliansi Gerakan Serikat Pekerja (Gesper), terdapat 64 item kebutuhan mengalami kenaikan sakitar 12-15 persen.

"Kemudian berdasarkan apa yang diumumkan oleh pemerintah upper middle income country itu adalah Rp5,56 juta penghasilannya, sekarang baru sekitar Rp4,5 juta maka harus naik 1,1 juta itu tertinggi, belum yang terendah," pungkasnya.(*)