KETIK, MADIUN – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan mutasi dan rotasi besar-besaran di jajaran Polri.

Dari total 1.121 personel yang dimutasi, jabatan Kapolres Madiun Kota dan Kapolres Madiun turut mengalami pergantian.

Mutasi tersebut tertuang dalam tujuh Surat Telegram Kapolri yang diterbitkan pada Kamis, 25 Juni 2026, yakni ST/1335/VI/KEP./2026, ST/1336/VI/KEP./2026, ST/1337/VI/KEP./2026, ST/1338/VI/KEP./2026, ST/1339/VI/KEP./2026, ST/1340/VI/KEP./2026, dan ST/1341/VI/KEP./2026.

Secara keseluruhan, terdapat 1.121 personel yang masuk dalam daftar mutasi.

Di lingkungan Polda Jawa Timur, sebanyak 17 jabatan Kapolres dan Kapolresta turut berganti.

Baca Juga:
Libur Sekolah Dongkrak Penumpang KAI Daop 7 Madiun, Tembus 68 Ribu Pelanggan

Untuk wilayah Madiun Raya, AKBP Wiwin Junianto yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Madiun Kota mendapat promosi jabatan sebagai Kapolres Tulungagung.

Posisi Kapolres Madiun Kota selanjutnya diisi AKBP Rizki Pratama Wida Prastianto yang sebelumnya bertugas sebagai Assesor Madya Bagpenkompeten Robinkar SSDM Polri.

Sementara itu, AKBP Kemas Indra Natanegara yang sebelumnya menjabat Kapolres Madiun mendapat penugasan baru sebagai Kabagbinkar Ro SDM Polda Jawa Timur.

Jabatan Kapolres Madiun kini dipercayakan kepada AKBP Ridwan Maliki yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Trenggalek.

Baca Juga:
HUT Kota Madiun ke-108, KAI Daop 7 Meriahkan Madiun Spektra Carnival 2026

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan mutasi merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan pembinaan karier personel di lingkungan Polri.

"Kebijakan tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi, pengembangan karier, serta penguatan kelembagaan Polri dalam menghadapi tantangan tugas ke depan," ujarnya, Jumat, 26 Juni 2026.

Menurut Trunoyudo, rotasi jabatan merupakan mekanisme yang lazim dilakukan di institusi Polri untuk meningkatkan profesionalisme, kapasitas kepemimpinan, serta efektivitas pelaksanaan tugas.

Ia berharap pergantian pejabat tersebut mampu memperkuat pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.(*)