Kapolda Sumsel Tegaskan Zero Tolerance Pelanggaran, Fokus Kawal Pangan dan PSN 2026

KETIK, PALEMBANG – Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho menegaskan arah kebijakan institusinya di tahun 2026 melalui penyampaian Commander Wish yang menjadi pedoman strategis bagi seluruh jajaran polda setempat.

"Program ini dirancang sebagai pijakan transformasi menuju Polri yang Presisi, profesional dan semakin responsif menghadapi dinamika global," ujarnya di sela penyampaian Commander Wish di Mapolda Sumsel di Palembang, Senin, 16 Februari 2026.

Menurut Kapolda, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Sumatera Selatan harus dijaga secara konsisten karena menjadi fondasi utama pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi daerah. 

Oleh sebab itu, seluruh personel diminta memperkuat deteksi dini serta meningkatkan kecepatan respons terhadap berbagai potensi gangguan keamanan.

Sejumlah prioritas ditekankan dalam kebijakan tersebut, di antaranya pengamanan agenda nasional, pengawalan kedaulatan pangan, serta dukungan terhadap program strategis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Pengamanan rantai distribusi bahan pokok hingga pencegahan praktik penimbunan menjadi perhatian khusus.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya menjelaskan bahwa pimpinan menekankan pola kerja keras, cerdas, tuntas dan ikhlas kepada seluruh anggota.

Prinsip tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus menjaga marwah institusi kepolisian.

“Seluruh jajaran diperintahkan memperkuat langkah preventif dan represif secara terukur, khususnya dalam pengamanan distribusi pangan dan pengawasan standar higiene serta keamanan pangan pada program MBG. Komitmen ini sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat,” ucapnya.

Di sisi lain, pemberantasan kejahatan menonjol tetap menjadi fokus utama, terutama terhadap praktik judi online dan peredaran narkoba.

Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan terukur dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis, keadilan prosedural, serta penerapan restorative justice pada perkara tertentu.

Sementara itu, memasuki tahun 2026, Polda Sumsel juga memperkuat sinergi bersama TNI dan pemerintah daerah dalam mengawal Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti pembangunan New Palembang Port dan Kawasan Industri Tanjung Enim.

Kolaborasi lintas sektor ini turut mencakup peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam yang kerap terjadi di wilayah tersebut. Lebih lanjut, pengawasan internal diperketat dengan penerapan kebijakan zero tolerance terhadap setiap bentuk pelanggaran anggota. 

Pimpinan menegaskan tidak ada ruang bagi praktik korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan. Reformasi pelayanan publik melalui digitalisasi juga terus didorong guna mewujudkan layanan yang transparan dan akuntabel bagi masyarakat. (*)