Jombang Tembus 3 Besar Nasional Pelayanan Publik: Dari Birokrasi Rumit ke Layanan Cepat, Apa yang Berubah?

KETIK, JOMBANG – Upaya memangkas birokrasi yang berbelit pelan-pelan menunjukkan hasil. Kabupaten Jombang kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan masuk tiga besar capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) 2025, sekaligus menjadi pemerintah kabupaten dengan nilai tertinggi di Jawa Timur.

Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Jombang meraih skor 4,69 dengan predikat A atau Pelayanan Prima. Capaian tersebut menempatkan Jombang sejajar dengan daerah-daerah yang selama ini dikenal unggul dalam tata kelola pelayanan publik.

Dari total 415 pemerintah kabupaten di Indonesia, hanya sedikit daerah yang mampu menembus kategori tertinggi, dan Jombang menjadi salah satunya.

Bupati Jombang Warsubi menyebut capaian ini bukan sekadar angka, melainkan hasil dari perubahan cara kerja birokrasi yang lebih sederhana dan terbuka.

“Ini buah dari kerja bersama untuk mengubah layanan yang rumit menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan,” kata Warsubi, Rabu, 14 Januari 2026.

Menurutnya, orientasi pelayanan kini tidak lagi berpusat pada prosedur, melainkan pada kebutuhan warga. Pemangkasan tahapan layanan dan peningkatan respons aparatur menjadi kunci utama.

Prestasi ini juga menjadi pengingat bahwa tantangan belum selesai. Pemerintah daerah, kata Warsubi, masih harus menjaga konsistensi kualitas layanan di tengah tuntutan masyarakat yang terus berkembang.

“Capaian ini bukan garis akhir. Justru menjadi pijakan untuk memperkuat standar layanan, meningkatkan kualitas SDM, dan memperluas inovasi pelayanan publik,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Jombang turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara layanan publik serta masyarakat yang aktif memberikan masukan. Dukungan publik dinilai berperan besar dalam mendorong perbaikan layanan yang lebih inklusif.

Dalam daftar pemerintah kabupaten dengan predikat Pelayanan Prima, Jombang berada di jajaran teratas bersama daerah lain, yakni:

1. Kabupaten Sumedang (4,72)
2. Kabupaten Sleman (4,70)
3. Kabupaten Jombang dan Kabupaten Batang (4,69)
4. Kabupaten Bantul (4,68)

Masuknya Jombang dalam daftar elite ini memunculkan pertanyaan lanjutan: sejauh mana perubahan pelayanan benar-benar dirasakan warga di lapangan? Pertanyaan itu kini menjadi pekerjaan rumah berikutnya bagi Pemkab Jombang. (*)