Jelang Pilkades 2026, Camat Comal Ajak Warga Jaga Kerukunan Meski Beda Pilihan

KETIK, PEMALANG – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2026, Camat Comal, Maksum, mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan kerukunan meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.

Pesan tersebut disampaikan Maksum saat menghadiri kegiatan sosialisasi peraturan daerah terkait Pilkades di Balai Desa Susukan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, pada Senin, 13 April 2026.

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa perbedaan pilihan dalam proses demokrasi merupakan hal yang wajar. Namun demikian, ia mengingatkan agar perbedaan tersebut tidak berkembang menjadi konflik sosial di tengah masyarakat.

“Pilihan boleh berbeda, itu hak setiap warga. Tapi setelah semuanya selesai, jangan sampai ada gontok-gontokan. Kita harus tetap rukun dan menjaga persaudaraan,” tegasnya.

Maksum juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan suasana Pilkades yang aman, tertib, dan kondusif. Ia menilai, keberhasilan Pilkades tidak hanya bergantung pada penyelenggara, tetapi juga pada kedewasaan masyarakat dalam menyikapi dinamika politik di tingkat desa.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang berlaku. Melalui kegiatan sosialisasi ini, warga diharapkan memahami seluruh tahapan, mekanisme, serta larangan yang harus dipatuhi selama proses Pilkades berlangsung.

“Sosialisasi peraturan daerah ini penting agar masyarakat paham aturan mainnya. Jika ada yang belum jelas, bisa langsung ditanyakan,” ujarnya.

Maksum berharap seluruh tahapan Pilkades 2026, khususnya di wilayah Kecamatan Comal, dapat berjalan lancar tanpa kendala berarti hingga selesai.

“Pemerintah kecamatan berharap situasi tetap kondusif hingga seluruh tahapan Pilkades 2026 selesai dilaksanakan,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota DPRD Kabupaten Pemalang Komisi A, Abdul Muhaimin dan Anita Handayani. Selain itu, hadir pula para kepala desa, sekretaris desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta sejumlah undangan lainnya. (*)