Jelang Open Bidding Isi Kekosongan Sekda dan Sekwan, Bupati Cilacap Pastikan Tak Ada Jual Beli Jabatan

KETIK, CILACAP – Dalam waktu dekat Pemerintah Kabupaten Cilacap akan melaksanakan Open Bidding atau membuka seleksi jabatan dalam rangka pengisian kekosongan dua jabatan penting yakni Sekretaris Daerah (Sekda) dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan).

Seleksi dilakukan setelah Pemkab Cilacap secara resmi menerima izin dari Gubernur Jawa Tengah yang di sampaikan pada Selasa, 6 Mei 2025.

Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman menyampaikan bahwa izin tersebut menjadi titik awal untuk memulai proses seleksi seleksi yang telah ditunggu masyarakat sejak ia dilantik menjadi Bupati Cilacap.

Dalam pelaksanaan seleksi jabatan Sekda maupun Sekwan akan dilakukan secara terbuka dan tidak ada praktik jual beli jabatan. Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman usai melaksanakan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Selasa 13 Mei 2025.

"Kami pastikan tidak akan ada jual beli jabatan ini merupakan komitmen saya selama menjabat Bupati Cilacap. Proses ini terbuka dan siapapun yang memenuhi syarat, baik dari dalam maupun dari luar Cilacap bisa mendaftar, baik itu pejabat Cilacap maupun pejabat dari pusat," ungkap Syamsul.

Sementara itu, untuk memastikan kualitas calon, para calon peserta seleksi diminta menyampaikan karya tulis atau visi misi mereka terkait dengan posisi yang dilamar.

Hal itu diperlukan agar para calon dapat memberikan kontribusi nyata melalui karya tulis atau visi mereka sesuai dengan yang dibutuhkan daerah.

Syamsul melanjutkan, bahwa seleksi jabatan akan dibuka berdasarkan ketentuan aturan yang membatasi kepala daerah untuk melakukan mutasi jabatan dalam enam bulan pertama setelah dilantik.

"Kalau menurut aturan, kepala daerah tidak bisa langsung melakukan mutasi tetapi kami dapat mengajukan izin kepada Gubernur dan Menteri," katanya.

"Setelah mendapat izin dari Gubernur, kami langsung melakukan rapat internal untuk merencanakan langkah selanjutnya," imbuhnya.

Syamsul mengatakan, dalam proses seleksi jabatan ini terdapat prosedur khusus yang memungkinkan seleksi tetap dapat di laksanakan.

"Dalam waktu dekat seleksi akan dibuka secara resmi dengan melibatkan berbagai pihak termasuk akademisi dari perguruan tinggi, pejabat dari pemerintah, provinsi, serta pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam pemerintahan," tutupnya. (*)