Jatim Raih Prestasi Nasional Penurunan Stunting, Gubernur Khofifah: Ini Buah Kerja Kolektif

KETIK, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali membuktikan komitmennya dalam pembangunan sumber daya manusia. Melalui inovasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Gubernur Khofifah Indar Parawansa berhasil membawa Jatim meraih penghargaan nasional dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Rabu, 19 November 2025.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Dr. Minhaji, kepada Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak yang hadir mewakili Gubernur dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Rakornas PPS) di Auditorium J. Leimana, Jakarta, Rabu, 19 November 2025.

Selain Gubernur Jatim, Pemerintah Kota Mojokerto juga mendapat penghargaan sebagai pemenang lomba tingkat kabupaten/kota berkinerja baik.

Gubernur Khofifah, yang saat bersamaan sedang memimpin Misi Dagang Jatim-Sulawesi Tenggara di Kendari, menegaskan bahwa penghargaan ini adalah hasil kerja kolektif.

“Penghargaan Genting ini adalah buah dari sinergi semua pihak baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, desa, Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, PKK, Mitra Pentahelix, serta Pembina Posyandu yang terlibat dalam Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting masyarakat. Ini kerja gotong royong untuk masa depan generasi Jatim,” ujar Khofifah.

Ia menegaskan, penanganan stunting membutuhkan sinergi lintas sektor dan tidak bisa hanya dibebankan pada satu instansi, seperti Dinas Kesehatan.

"Kami di Jatim terus melakukan upaya secara terintegrasi melalui kolaborasi lintas sektor di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa," tegasnya.

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, prevalensi stunting di Jawa Timur tercatat sebesar 14,7 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang berada di posisi 19,8 persen.

"Prevalensi stunting Jatim sudah mencapai target dan lebih rendah dibanding nasional. Namun, tetap perlu percepatan untuk mencapai target RPJMD Jatim sebesar 13,36 persen di tahun 2029 mendatang," jelas Gubernur. 

Berbagai intervensi pencegahan stunting terus dijalankan oleh Pemprov Jatim baik intervensi secara spesifik meliputi skrining anemia remaja putri, pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri, pemeriksaan kehamilan/Antenatal Care (ANC), pemberian TTD ibu hamil (Bumil), ASI eksklusif, PMT bumil dan balita, Imunisasi dasar lengkap.

Intervensi sensitif juga diberikan meliputi terpenuhinya sanitasi, air bersih, edukasi gizi keluarga, dan peningkatan ekonomi rumah tangga.

“Yang penting bukan hanya mengejar target penurunan, tetapi memastikan konsistensi dalam pelaksanaan seluruh program. Konsistensi inilah yang akan menentukan apakah upaya kita benar-benar berdampak,” ujarnya.

Gubernur menekankan intervensi harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, baik sebelum kelahiran maupun setelah anak lahir. Termasuk pemantauan berbasis data individual.

“Pendekatan by name by address harus terus diperkuat. Pengukuran rutin di Posyandu, pendampingan ibu hamil, dan pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri juga wajib diperkuat dan berjalan berkelanjutan,” jelasnya.

Intervensi stunting membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk di lingkungan sekolah. Dalam hal ini, keterlibatan Dinas Pendidikan menjadi kunci untuk memastikan pemenuhan gizi dan kesehatan peserta didik.

“Untuk itu kami optimis dengan adanya program MBG turut menjadi upaya strategis penanganan stunting dari lingkungan sekolah. Dengan demikian, program penurunan stunting bisa berjalan, komprehensif, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” harapnya.

Dalam arahannya, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menegaskan komitmennya untuk menjadikan pencegahan dan percepatan penurunan stunting menjadi prioritas nasional. 

Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), 2024 mencatat, prevalensi stunting di Indonesia berada di angka 19,8 persen. Pemerintah berkomitmen menurunkan prevalensi stunting menjadi 14,2 persen pada tahun 2029 dan mencapai 5 persen pada tahun 2045. 

Target tersebut telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Rakornas PPS menjadi ajang strategis untuk menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dari tingkat provinsi sampai desa, NGO, swasta, perguruan tinggi, hingga masyarakat untuk memperkuat gerakan #CegahStuntingItuPenting.

“Saat ini pemerintah juga memperkuat komitmen dengan meluncurkan berbagai program unggulan terkait penurunan stunting, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG),” ujar Wapres Gibran.

Program MBG yang menyasar ibu menyusui, ibu hamil, dan balita diharapkan mampu memperbaiki asupan gizi. Sementara itu, melalui CKG, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya secara dini.

"Terpenting jika akan mengambil kebijakan harus berbasis data. Penurunan stunting harus dikawal dan ini adalah kerja bersama dan harus dilakukan keroyokan bersama," pungkasnya. (*)