Jaga Standardisasi, Pemprov Jatim Terima Penghargaan dari BSN

KETIK, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil meraih penghargaan Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) Tahun 2023 kategori Pemerintah Daerah dari Badan Standardisasi Nasional (BSN). 

Penghargaan ini diberikan sebagai penghargaan atas keberhasilan Pemprov Jatim dalam mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur mutu yaitu penerapan SPK dan Ketertelusuran Pengukuran melalui kegiatan sertifikasi dan akreditasi. Hal ini turut berkontribusi pada peningkatan ekonomi di Jatim. 

Gubernur Khofifah mengatakan dalam peningkatan ekonomi, standardisasi merupakan hal yang penting. Dengan standardisasi yang terukur akan dapat menjaga mutu suatu produk. Dengan mutu yang terjaga maka akan berkontribusi terhadap peningkatan kegiatan ekonomi.

"Alhamdulillah, terima kasih atas seluruh kerja keras berbagai pihak yang ikut menjaga standardisasi," ungkapnya di Grahadi, Surabaya, Kamis (16/11/2023).

Khofifah menambahkan untuk menjaga standardisasi, Pemprov Jatim memiliki berbagai layanan seperti Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) yang telah terakreditasi KAN melalui UPT. Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Lembaga Tembakau (PSMB-LT) Surabaya dan UPT. PSMB-LT Jember.

Dimana saat ini UPT. PSMB-LT Surabaya telah terakreditasi sebagai Laboratorium Pengujiaan dan Lembaga Sertifikasi Produk dengan 33 ruang lingkup. Serta Laboratorium Kalibrasi persiapan akreditasi dengan lima ruang lingkup.

"Akreditasi layanan ini merupakan bukti komitmen Pemprov Jawa Timur dalam menjaga kompetensi LPK agar dapat melayani standar profesionalisme," tambahnya.

Lebih lanjut meningkatnya standardisasi ini, terang Khofifah, juga ikut berkontribusi pada peningkatan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Dimana, ekonomi Jawa Timur secara Q to Q berhasil tumbuh impresif di atas nasional dan menjadi yang tertinggi di pulau Jawa sebesar 1,79 persen di triwulan III tahun 2023.

"Saat ini Jatim sudah memiliki 26 Laboratorium Uji, 5 Lembaga Sertifikasi, 28 Laboratorium Kalibrasi, 5 Lembaga Inspeksi, dan 22 Lembaga Penilaian Kesesuaian lainnya," pungkasnya.(*)