Jadi Jembatan Strategis, GAPEMBI Jatim Dampingi Mitra SPPG Cegah Risiko Suspend

KETIK, MALANG – Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Jawa Timur hadir menjadi jembatan strategis bagi mitra dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Salah satunya ialah dengan mencegah risiko suspend yang kerap mengancam dapur SPPG.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPW GAPEMBI Jatim, Makhrus Sholeh. Menurutnya GAPEMBI turut berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan penerima manfaat benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat yakni nihil kesalahan di lapangan.

Selain itu, GAPEMBI juga harus memastikan di masing-masing dapur SPPG telah memenuhi standar. Mulai dari alat-alat dapur, gedung hingga karyawan sesuai dengan juknis dan SOP dari BGN.

"Kita bekerja sama tentang sistem dan lain-lainnya, sehingga teman-teman yang sudah investasi per dapur sekitar Rp2 miliar bisa ada kepastian. Kami nggak ingin ujug-ujug seperti kemarin disuspend, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Ini sangat merugikan mitra," ujar Makhrus, Kamis, 9 April 2026.

Pasalnya suspend yang terjadi di dapur SPPG membuat biaya sewa urung terbayarkan. Berdasarkan catatan dari Pemprov Jatim, terdapat sekitar 700 SPPG yang terkena suspend. Namun setelah dilakukan pengecekan ulang, hanya puluhan SPPG yang terkonfirmasi suspend.

"Kita sudah kami komunikasikan kepada Korwil (Koordinator Wilayah), apa saja masalah-masalahnya. Beberapa teman-teman disuspend tidak ada pemberitahuan yang jelas. Sudah kami komunikasikan, yang bermasalah sudah ketemu poin-poinnya, nah kita percepat supaya segera bisa mengirim lagi ke penerima manfaat," katanya.

Menurutnya imbas lain dari SPPG yang terkena suspend ialah pengiriman Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sekolah menjadi mandek. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, GAPEMBI Jatim meminta agar setiap SPPG menjalankan tugas sesuai dengan SOP dan jukni dari BGN.

"Contohnya daftar halalnya belum, terus SLHS belum. Kemarin kadang juga kesalahan SPPI sebagai penanggung jawab dari dapur itu tidak upload. Mitra sudah mendaftar, kan nggak boleh disuspend sebenarnya, karena masih proses. SLHS kan prosesnya setelah dapur beroperasi," ia menegaskan.

Tak hanya itu, sebagai pengurus yang baru saja dilantik, Makhrus juga menyoroti perlindungan bagi penerima manfaat dari MBG. Menurutnya hal tersebut masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dicari jalan keluarnya.

"Nah itu nanti jadi PR kita. Perlindungan kepada konsumen itu bagaimana, terus perlindungan kepada mitra itu bagaimana. Jadi dua-duanya ini nanti jadi PR kita," tutupnya. (*)