KETIK, JAKARTA – Izin liputan Istana milik reporter CNN Indonesia dicabut lantaran bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto terkait masalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pertanyaan itu diajukan sesaat setelah Presiden kembali dari lawatan luar negeri pada Sabtu, 27 September 2025, di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Sejumlah narasumber yang mengetahui peristiwa tersebut mengatakan bahwa Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (BPMI Stpres) sebelumnya telah melarang wartawan Istana menanyakan selain kunjungan Prabowo saat door stop Prabowo.
Prabowo disebut saat itu awalnya menjelaskan soal pertemuannya dengan sejumlah kepala negara dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Setelah Prabowo balik badan dan akan meninggalkan wartawan, reporter CNN Indonesia lantas bertanya apakah Prabowo memberi instruksi khusus kepada Badan Gizi Nasional (BGN) soal MBG lantaran belakangan kasus keracunan MBG meluas di berbagai daerah.
Baca Juga:
Prabowo Puji Satgas PKH Selamatkan Aset Hutan Rp370 Triliun, Setara 10% APBNMendengar lontaran pertanyaan itu Prabowo kemudian membalikkan badan dan menjawab bahwa ia akan memanggil Kepala BGN Dadan Hindayana.
“Saya memonitor perkembangan itu. Habis ini, saya akan panggil langsung Kepala BGN dan beberapa pejabat,” ujarnya.
Sejumlah narasumber mengatakan, BPMI Setpres lantas memanggil reporter CNN Indonesia yang bertanya soal MBG itu. Biro Pers menyatakan berkeberatan atas pertanyaan reporter CNN kepada Presiden. Mereka menilai pertanyaan itu di luar konteks.
Setelah itu, Biro Pers mencabut kartu liputan istana milik reporter tersebut. Mereka menyebut Kartu liputan Istana diberikan hanya kepada wartawan tertentu yang memenuhi sejumlah syarat. Tanpa kartu tersebut, wartawan tak bisa masuk ke dalam Istana.
Baca Juga:
Pabrik Kendaraan Listrik PT VKTR di Magelang Diresmikan Prabowo Milik Siapa? Ini ProfilnyaPemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari belum berkenan memberikan tanggapan. Sedangkan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga belum memberikan tanggapan.
Di lain sisi, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat Herik Kurniawan mengaku pihaknya telah mendapatkan laporan masalah ini. Dia menyebut saat ini IJTI sedang berkomunikasi dengan semua pihak. (*)
