Inflasi Ekonomi di Jatim Meroket, 3 Kelompok Ini Jadi Penyumbang Tertinggi

KETIK, SURABAYA – Inflasi di Jawa Timur kian meroket di saat optimisme pemulihan ekonomi. Informasi ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim yang baru saja diumumkan.

BPS Jatim mencatat, inflasi tahunan (year on year) per September 2025 menembus 2,53 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,90. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa biaya hidup warga Jatim jauh dari kata ringan.

Statistik Ahli Madya BPS Jatim, Debora Sulistya Rini menjelaskan, daerah yang mengalami inflasi tertinggi adalah Banyuwangi. "Sementara Kabupaten Gresik paling rendah," ungkapnya dalam keterangan resmi, 22 Oktober 2025.

Laju inflasi ini, kata Debora menunjukkan bahwa kenaikan harga barang dan jasa tak lagi bersifat musiman. Melaonkan telah menjadi tren stabil di sebagian besar wilayah Jatim.

Adapun kelompok yang mencatatkan lonjakan inflasi disumbang oleh makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,36 persen. Posisi berikutnya ada kelompok perawatan pribadi dan jasa yang menembus 11,09 persen.

Penyumbang inflasi selanjutnya adalah dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga naik 1,33 persen.

Inflasi ini dipicu melonjaknya indeks di sejumlah kelompok pengeluaran dasar yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.

Kelompok selanjutnya yang mengalami inflasi adalah pendidikan 1,71 persen dan penyediaan makanan-minuman 1,76 persen yang ikut menggerus daya beli keluarga.

Sementara satu-satunya kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks adalah informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Kelompok tersebut mengalami penurunan 0,54 persen ditambah sektor digital. Khusus sektor ini dianggap ironis, sebab selama ini dianggap penopang efisiensi ekonomi.

Secara month-to-month (m-to-m) inflasi Jawa Timur tercatat 0,23 persen, dan secara year-to-date (y-to-d) mencapai 1,67 persen. “Data ini menjadi gambaran penting untuk melihat dinamika harga di Jawa Timur, sekaligus menjadi dasar evaluasi dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah,” pungkas Debora. (*)