KETIK, SERANG – Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten, Imron Mahrus, menegaskan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia 2026 di Palembang bukan sekadar pertemuan rutin antarlembaga.

Menurut Imron, forum yang digelar pada 17-19 November 2026 di Palembang, Sumatera Selatan, itu merupakan ruang konsolidasi nasional untuk memastikan hak masyarakat atas informasi dapat terpenuhi secara merata.

"Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia bukan sekadar agenda pertemuan rutin, melainkan ruang konsolidasi nasional untuk memastikan hak masyarakat atas informasi terpenuhi secara merata di seluruh pelosok negeri," ujar Imron saat dihubungi wartawan, Selasa 17 November 2026.

Imron menjelaskan, Rakornas yang melibatkan seluruh Komisi Informasi di Indonesia tersebut memiliki arti penting dalam menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta merumuskan langkah strategis untuk mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat pusat maupun daerah.

Forum nasional ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen keterbukaan informasi publik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan informasi di seluruh Indonesia.

Baca Juga:
Pertaruhkan Nyawa, Rizky Selami Drainase Gelap Demi Selamatkan Bocah di Palembang

Ia berharap Rakornas di Palembang itu dapat menghasilkan rekomendasi teknis yang tidak hanya menjadi catatan forum, tetapi juga dapat diterapkan secara konkret dalam meningkatkan efektivitas layanan informasi pada badan publik.

Selain itu, Imron menyoroti pentingnya percepatan transformasi digital dalam pelayanan informasi publik. Menurutnya, perkembangan teknologi perlu dioptimalkan agar masyarakat semakin mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan dari badan publik.

"Hasil rekomendasi teknis dari forum ini diharapkan mampu menjadi pijakan nyata dalam meningkatkan efektivitas layanan informasi pada badan publik, serta mempercepat transformasi digital layanan informasi publik di tingkat pusat maupun daerah," katanya.

Lebih jauh, ia berharap hasil Rakornas dapat memperkuat peran Komisi Informasi dalam mengawal transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Sebab, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik.

Baca Juga:
Sepekan Gubernur Banten Andra Soni Bikin Kaget: Pagi di Lapangan, Sore di Istana, Malam Terima Penghargaan

Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia 2026 mengangkat tema "Mengawal Transparansi Tata Kelola Pemerintahan: Wujud Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas 2045".

Melalui forum tersebut, Imron berharap seluruh Komisi Informasi dapat semakin memperkuat sinergi dan menghasilkan langkah-langkah strategis yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik di Indonesia. (*)