Hutang Pemerintah Melonjak Hingga Rp 266,3 Triliun, Pakar Ekonomi Unair Ingatkan Tata Kelola yang Baik

KETIK, SURABAYA – Sepanjang tahun 2024. Hingga akhir Juli 2024, utang pemerintah terus mengalami kenaikan. Tercatat utang baru pemerintah sebesar Rp 266,3 triliun. Angka ini mengalami lonjakan sebanyak 36 persen dibandingkan dengan tahun lalu, yang hanya mencapai Rp 195 triliun.

Meningkatnya hutang ini tentu perlu mendapatkan perhatian serius bagi banyak pihak, karena dengan beban hutang yang besar nantinya masyarakat yang akan dirugikan.

Pemerintah sendiri berdalih jika kenaikan hutang digunakan untuk menutup defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akan tetapi tetap saja pengelolaannya harus diawasi dengan ketat, karena nantinya bukan tidak mungkin perekonomian nasional akan terbebani untuk membayar hutang termasuk bunganya.

Pakar Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (UNAIR), Prof Dr Sri Herianingrum SE MSc mengungkapkan kondisi ini seperti lampu kuning dimana, pemerintah harus berhati-hati dalam mengelola hutang karena peningkatannya yang cukup signifikan.

"Utang memang bisa digunakan untuk mendukung perekonomian, tapi jika jumlahnya melebihi batas yang aman, akan ada risiko besar," jelas Herianingrum, 31 Agustus 2024.

Resiko Jangka Panjang

Dengan bunga hutang yang semakin besar pemerintah harus memiliki strategi yang jelas untuk memastikan pembayaran hutang bisa dilakukan dengan lancar agar tidak membebani perekonomian di masa depan. 

Walaupun rasio hutang Indonesia masih berada diangka 32 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), namun tetap saja hal ini perlu diwaspadahi. Diversifikasi instrumen utang dan pengelolaan risiko yang baik sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi.

"Pemerintah harus memiliki strategi pengelolaan utang yang jelas untuk memastikan utang tidak menjadi beban di masa depan," tambahnya.

Dampak Hutang Terhadap Daya Saing

Dalam konteks daya saing ekonomi, Pakar Ekonomi itu menekankan bahwa pengelolaan utang yang kurang baik dapat berdampak negatif terhadap reputasi Indonesia di pasar global. 

Dengan rasio hutang yang besar tentu bisa mengubah pandangan investor internasional terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu penting untuk menjaga reputasi hutang Indonesia di mata global.

"Terlalu banyak utang bisa memberikan sinyal negatif bagi investor internasional," paparnya.

Oleh sebab itu tata kelola hutang yang baik harus dilakukah oleh pemerintah dalam mendongkrak perekonomian. Hal ini penting agar perekonomian bisa tumbuh yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap daya saing Indonesia di kancah global.

"Utang harus digunakan untuk mendukung target-target ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi yang terkendali,"pungkasnya.(*)