Hati-Hati Dipanggil Kejaksaan! Presiden Ingatkan Pimpinan Lama BUMN Bertanggung Jawab Kelola Aset Negara

KETIK, SURABAYA – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan agar jajaran pimpinan lama badan usaha milik negara (BUMN) bertanggung jawab penuh atas pengelolaan aset negara serta siap menghadapi proses hukum apabila ditemukan adanya penyimpangan.

Penegasan itu disampaikan Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin, 2 Februari 2026.

Presiden menyampaikan bahwa pemerintah telah membentuk Danantara sebagai sovereign wealth fund nasional yang bertujuan menghimpun seluruh kekuatan ekonomi negara dalam satu sistem pengelolaan terintegrasi.

“Saya telah menghimpun semua kekuatan milik negara dalam satu manajemen, satu pengelolaan,” ujar Presiden Prabowo.

Ia menjelaskan total nilai aset yang kini dikelola Danantara mencapai sekitar 1.040 miliar Dolar Amerika Serikat atau setara satu triliun dolar AS. Aset tersebut sebelumnya tersebar di kurang lebih 1.040 perusahaan BUMN.

Menurut Presiden, pola pengelolaan aset yang terfragmentasi selama ini menyulitkan proses pengawasan dan berpotensi menimbulkan praktik penyimpangan. “Bayangkan siapa yang bisa menilai seribu perusahaan. Ini akal-akalan,” kata Presiden.

Dalam forum tersebut, Presiden secara tegas mengingatkan para pimpinan BUMN sebelumnya agar tidak bersikap lepas tanggung jawab atas kebijakan konsolidasi aset negara. “Pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enakan,” ujarnya.

Presiden juga menegaskan komitmennya untuk menindak setiap dugaan pelanggaran hukum yang ditemukan. “Siap-siap dipanggil Kejaksaan,” kata Presiden.

Ia menambahkan, langkah konsolidasi aset negara dilakukan semata-mata untuk kepentingan rakyat dan menjamin akuntabilitas pengelolaan kekayaan nasional. “Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan Tuhan Yang Maha Besar,” ujarnya. (*)