Hasil SSGI 2024, Prevalensi Stunting Jawa Barat Turun Signifikan

KETIK, BANDUNG – Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan prevalensi stunting di Jawa Barat turun signifikan. Dari 21,7 persen pada 2023 menjadi 15,9 persen pada 2024. 

“Alhamdulillah kerja keras dan kolaborasi semua pihak di Jawa Barat membuahkan hasil. Penurunan prevalensi ini yang terbesar di Indonesia,” ucap  Ketua TP PKK Jawa Barat Siska Gerfianti di sela kegiatan pemeriksaan USG gratis bagi ibu hamil, di Aula Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Senin (26/5/2025). 

Sebagai catatan, hasil SSGI 2024 menunjukkan prevalensi stunting nasional mengalami penurunan sebesar 1,7 persen, dari 21,5 persen pada 2023 menjadi 19,8 pada 2024. 

Dengan demikian, kata Siska, Jawa Barat menjadi salah satu dari 12 provinsi yang memiliki prevalensi di bawah nasional. 

"Meski bukan prevalensi terendah, Jawa Barat mencatatkan penurunan tertinggi sebesar 5,8 persen," sebut Siska. 

Sementara itu sebanyak 80 ibu hamil di Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, KBB, menjalani pemeriksaan ultrasonografi (USG) secara gratis. 

Pemeriksaan USG bertujuan mendeteksi dini kondisi janin dalam rangka mencegah terjadinya stunting pada saat dilahirkan. Kegiatan diprakarsai Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kabupaten Bandung Barat.

Selain USG, ibu hamil turut mendapatkan pemeriksaan tensi darah, pengecekan gula darah, dan pemeriksaan triple eliminasi. Pemeriksaan triple eliminasi merupakan skrining yang dilakukan pada ibu hamil untuk mendeteksi infeksi HIV, sifilis, dan hepatitis B. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengurangi risiko penularan penyakit-penyakit ini dari ibu ke anak. 

“Selain pemeriksaan, kami juga membagikan susu bagi ibu hamil secara gratis,”  imbuh Siska Gerfianti. 

Menurut Siska kegiatan ini merupakan bentuk nyata perhatian terhadap kesehatan ibu dan anak di Jawa Barat, khususnya di KBB yang hari ini dilaksanakan di Desa Sariwangi. 

"Tujuan besarnya tentu berkaitan dengan upaya pencegahan stunting sekaligus penguatan peran Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” terang Siska yang juga Ketua Tim Pembina Posyandu Jabar. 

Siska menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) secara aktif melakukan orkestrasi program percepatan penurunan stunting melalui dua intervensi: spesifik dan senstif. 

Intervensi spesifik dilakukan sesuai kelompok sasaran. Untuk remaja putri, intervensi dilakukan melalui skrining anemia dan konsumsi tablet tambah darah (TTD). Untuk ibu hamil, intervensi dilakukan melalui pemeriksaan kehamilan (ANC) minimal enam kali, konsumsi TTD, dan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis (KEK).

Siska mengungkapkan, untuk anak di bawah lima tahun (balita), intervensi berupa pemantauan pertumbuhan balita, air susu ibu (ASI) eksklusif selama enam bulan. Juga pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) kaya protein hewani bagi baduta, tata laksana balita dengan masalah gizi, dan peningkatan cakupan serta perluasan imunisasi dasar lengkap. 

"Intervensi spesifik ini berkontribusi sebesar 30 persen bagi penanganan stunting,” sebut Siska.

Sedangkan intervensi sensitif, sambung Siska, berkontribusi 70 persen. Intervensi sensitif ini merupakan upaya pencegahan yang tidak secara tidak langsung pada kelompok sasaran. Dia mencontohkan, intervensi sensitif berupa air minum dan sanitasi. Penting bagi keluarga balita bermasalah gizi dan bumil KEK mendapat akses sanitasi dan air bersih.

Sementara itu, Ketua TP PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu KBB Syahnaz Sadiqah menjelaskan, kegiatan pemeriksaan USG gratis bagi ibu hamil bakal berlangsung di seluruh wilayah di KBB. 

Dalam pelaksanaannya, kegiatan melibatkan sejumlah pihak, baik pemerintah maupun swasta. Tidak kalah pentingnya adalah peran masyarakat itu sendiri yang dimotori kader PKK dan kader Posyandu. 

"Para kader merupakan penyuluh sekaligus penggerak masyarakat. Mudah-mudahan peran aktif masyarakat ini mampu mempercepat stunting di KBB,” ujar Syahnaz.(*)