KETIK, BANDA ACEH – Harga BBM di sejumlah daerah dalam Provinsi Aceh melonjak drastis usai terjadinya bencana banjir. Hal tersebut menuai sorotan dari anggota DPR-RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Jamaluddin Idham.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Jamaluddin Idham, lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite sangat signifikan, yaitu berkisar antara Rp25 ribu hingga Rp50 ribu per liter.
"Bahkan, saya juga menerima laporan bahwa ada daerah yang sama sekali tidak memiliki stok BBM seperti di Singkil, Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat," ungkap Jamaluddin, Minggu, 30 November 2025.
Hal ini, tambah Ketua PDI Perjuangan Aceh, menyebabkan para nelayan tidak bisa melaut karena tidak ada BBM. Selain itu, juga berimplikasi pada harga jual barang yang tidak masuk akal, bahkan harga ikan jauh di atas harga sebelumnya.
Baca Juga:
Cegah Penyelundupan BBM hingga Narkoba, Satpolairud Polres Situbondo Gencar Lakukan Patroli di Pelabuhan Tradisional"Jika BBM di pasaran tinggi, maka masyarakat juga yang akan menjadi korban karena harga barang kebutuhan serba mahal," sebutnya.
Jamaluddin Idham mengaku sepakat, dengan adanya musibah seperti ini pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tidak boleh kaku dalam mendistribusi BBM, tujuannya agar pendistribusian BBM bersubsidi tepat sasaran.
"Mungkin ada yang bisa dibagi kepada pengecer untuk dijual secara eceran, hal itu dilakukan dengan cara memotong antrean. Tujuannya, agar tidak terjadi antrean panjang di jalan raya dan BBM lebih cepat tersalurkan kepada masyarakat," sebutnya.
Tapi, kata Jamaluddin, SPBU dan otoritas Pertamina Aceh harus punya SOP penjualan BBM sementara dalam masa penanganan bencana, dan tidak mencari keuntungan besar di atas musibah yang dihadapi masyarakat.
Baca Juga:
Kolaborasi Safaruddin dan Jamaluddin Idham, KKP Survei Kampung Nelayan Abdya"Tolong otoritas Pertamina Aceh segera tangani persoalan ini, saya juga sudah menyampaikan ke pimpinan Komisi VI DPR RI, untuk diteruskan ke Pertamina pusat supaya menegur otoritas pertamina Aceh," pungkas Jamaluddin Idham. (*)
