KETIK, BATU – Cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Batu tercatat telah mencapai sekitar 99 persen dari total jumlah penduduk.
Meski demikian, Pemerintah Kota Batu masih mendorong peningkatan jumlah peserta aktif agar akses layanan kesehatan masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
Upaya tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Strategi Optimalisasi Kepesertaan JKN yang digelar di Graha Pancasila, Balai Kota Among Tani, Jumat, 13 Maret 2026.
Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Batu Nurochman, Wakil Wali Kota Heli Suyanto, Penjabat Sekretaris Daerah, jajaran kepala perangkat daerah, Kepala BPJS Kesehatan Kota Batu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan, para camat, kepala desa, serta lurah se-Kota Batu.
Baca Juga:
DPUPR Kota Batu Matangkan Proyek Strategis, Fokus Konektivitas dan Kenyamanan InfrastrukturKepala Dinas Kesehatan Kota Batu, Aditya Prasaja, mengungkapkan bahwa tingkat kepesertaan JKN di Kota Batu saat ini sudah hampir mencakup seluruh penduduk.
Namun demikian, tingkat keaktifan peserta masih berada di kisaran 80 persen, sehingga masih terdapat sekitar 19 persen peserta yang terdaftar tetapi tidak aktif.
Dalam arahannya, Wali Kota Batu Nurochman menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak untuk meningkatkan jumlah peserta JKN yang aktif.
Menurutnya, camat, kepala desa, lurah hingga media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepesertaan aktif dalam program jaminan kesehatan tersebut.
Baca Juga:
Turun ke Sungai, Perumdam Among Tirto Kota Batu Pulihkan Aliran Irigasi dari Sedimentasi“Pemerintah Kota Batu ingin membangun ekosistem kesehatan yang kuat sebagai bagian dari visi Batu SAE. Karena itu, akses pelayanan kesehatan harus semakin merata, dan masyarakat juga perlu didorong agar lebih aktif menjaga kesehatannya,” ujar Nurochman.
Selain mendorong peningkatan kepesertaan aktif JKN, Pemerintah Kota Batu juga terus memperkuat pelayanan kesehatan melalui berbagai program.
Di antaranya pemerataan tenaga dokter di tingkat desa dan kelurahan, layanan homecare bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses fasilitas kesehatan, serta penguatan pendekatan promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kota Batu, Erra Widayati, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Batu yang telah melunasi seluruh kewajiban premi tahunan.
Komitmen tersebut turut mengantarkan Kota Batu meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award pada 2025 lalu.
Meski demikian, Erra juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi di lapangan, khususnya terkait tingginya angka tunggakan iuran pada segmen peserta mandiri.
Ia menyebutkan masih ada masyarakat yang membiarkan status kepesertaannya tidak aktif karena merasa dapat mengandalkan bantuan pemerintah ketika membutuhkan layanan kesehatan.
Di sisi lain, Erra menilai langkah cepat Pemerintah Kota Batu dalam melakukan pemutakhiran data Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebagai langkah positif.
Pada Februari lalu tercatat sebanyak 974 peserta PBI Jaminan Kesehatan dinonaktifkan karena adanya perubahan kondisi ekonomi.
“Selanjutnya pada Maret terjadi peralihan cukup signifikan, sekitar 1.600 peserta masuk dalam skema PBI yang ditanggung pemerintah daerah. Pergerakan ini sangat menggembirakan. Di banyak daerah biasanya hanya puluhan atau ratusan, tetapi di Kota Batu bisa mencapai ribuan dalam satu bulan,” ungkapnya.
Ia pun menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Pemerintah Kota Batu dalam menjaga keberlanjutan program JKN.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Batu atas komitmen dan dukungannya terhadap keberlanjutan program JKN,” pungkas Erra. (*)
