Guntur Wahono Soroti Rumitnya Perizinan, Minta Pemda Lebih Pro-Bisnis di Masa Sulit

KETIK, BLITAR – Birokrasi yang berbelit dan lamban kerap jadi momok bagi pelaku usaha di daerah. Di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi PDI Perjuangan, Guntur Wahono, S.E., menegaskan perlunya terobosan nyata agar pelaku usaha tak terus tersandera oleh rumitnya urusan perizinan.

Melalui forum bertajuk “Klinik Investasi Keliling (KLIK)” dengan tema “Kebijakan Insentif Daerah di Masa Sulit: Kolaborasi Pemerintah dan DPRD untuk Mendorong Iklim Usaha Berkelanjutan”, Guntur mengumpulkan para pelaku usaha kecil, menengah, dan besar di Hotel Grand Mansion 2, Kabupaten Blitar, Jumat, 7 November 2025.

Di hadapan pejabat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta sejumlah stakeholder, Guntur bicara blak-blakan soal realita dunia usaha yang kerap tidak seindah laporan pemerintah.

“Banyak pengusaha kecil dan menengah yang butuh perhatian, terutama untuk bidang perizinan, permodalan, dan pendistribusian,” ujarnya dengan nada tegas.

Menurutnya, pemerintah daerah dan DPRD seharusnya bukan menjadi penghambat, tetapi justru fasilitator yang mempermudah.

Guntur menilai, praktik birokrasi yang bertele-tele bisa mematikan semangat pelaku usaha yang ingin tumbuh di daerah.

“Hal ini jadi PR kita semua. Terutama terkait perizinan—jangan sampai bertele-tele dan rumit. Harus kita rundingkan bersama untuk mencari solusi yang mempermudah,” tegasnya.

Politisi senior dari Dapil Blitar–Tulungagung–Trenggalek ini menyadari, sektor usaha adalah tulang punggung ekonomi daerah.

Ketika izin lancar, akses modal terbuka, dan distribusi barang dipermudah, efeknya bukan hanya ke pengusaha—tetapi juga ke lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat.

“Jika para pelaku usaha dari kecil hingga besar diberikan akses nyaman untuk berusaha dan perizinan lancar, tentu usahanya akan berkembang dengan baik,” ungkapnya.

Ia menambahkan, efek domino ekonomi ini akan langsung dirasakan masyarakat kecil.

Ketika usaha berkembang, lapangan kerja terbuka, daya beli ikut naik, dan pada akhirnya pendapatan daerah juga terdongkrak.

“Kalau masyarakat sejahtera, tentu yang diuntungkan juga pemerintah. Pajak lancar, retribusi tertib, roda ekonomi berputar. Ini logika sederhana tapi sering dilupakan,” kata Guntur.

Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi yang serba tidak pasti, insentif daerah dan keberpihakan kebijakan terhadap pelaku usaha menjadi kunci.

Klinik Investasi Keliling yang digagasnya bukan sekadar ajang seremonial, tetapi ruang dialog terbuka agar pengusaha bisa bicara tanpa rasa takut.

“Inilah salah satu harapan kita. Kolaborasi antara DPRD Provinsi Jawa Timur dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang hari ini juga hadir bersama stakeholder dan pelaku usaha,” ujarnya.

Acara yang diakhiri dengan sesi tanya jawab ini berlangsung dinamis. Beberapa pelaku usaha menyoroti lamanya proses izin usaha dan minimnya pendampingan dari instansi pemerintah.

Sementara pihak dinas berjanji akan memperbaiki sistem dan mempercepat layanan perizinan.

Bagi Guntur Wahono, pertemuan semacam ini adalah bentuk nyata politik gotong royong di bidang ekonomi mempertemukan para pelaku usaha dengan pemerintah agar kebijakan tidak hanya berhenti di atas kertas.