Gubernur Khofifah Wajibkan Sistem FIFO Digital, Cegah Logistik Bencana Kedaluwarsa

KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya penerapan sistem manajemen logistik berbasis digital dengan metode First In, First Out (FIFO) atau barang masuk pertama harus keluar pertama dalam pengelolaan logistik penanganan bencana.

"Proses sirkulasi dan distribusi harus dijaga agar tercipta FIFO Sistem yang optimal," ujarnya di sela peresmian Gedung Gerha Majapahit dan Gedung Olahraga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur di Kantor BPBD Jatim, Kabupaten Sidoarjo pada Kamis, 9 April 2026.

Menurut dia, sistem ini sangat krusial dalam memastikan efektivitas distribusi serta menjaga kualitas logistik, terutama untuk barang-barang yang memiliki masa kedaluwarsa.

"Melalui FIFO Sistem bisa diketahui apakah logistik sudah masuk tanggal expired atau belum. Jangan sampai itu terjadi," ucapnya.

Selain itu, penerapan ekosistem digital dalam pengelolaan logistik merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Sistem tersebut, kata dia, akan mempermudah proses pengawasan, meningkatkan ketelitian pencatatan, serta meminimalkan risiko penggunaan logistik yang sudah tidak layak pakai.

"Digital ekosistem dalam logistik adalah wajib. Maka FIFO Sistem bisa mendeteksi barang yang akan terdistribusi sesuai dengan tanggal penggunaan logistik," tutur orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut.

Sementara itu, peresmian ditandai penandatanganan prasasti dua bangunan sebagai simbol beroperasinya fasilitas baru yang diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan BPBD dalam penanggulangan bencana di Jawa Timur.

Gedung Gerha Majapahit memiliki luas 19 meter x 24 meter persegi,  difungsikan sebagai pusat pengelolaan logistik dan peralatan kebencanaan. Sedangkan, Gedung Olahraga BPBD dengan luas 26 meter x 14,5 meter persegi dibangun untuk mendukung kegiatan fisik, pelatihan serta peningkatan kebugaran personel.

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa kehadiran kedua fasilitas tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola logistik kebencanaan yang lebih tertib, berkualitas dan akuntabel. (*)