Gubernur Khofifah Kirim 453 Ribu Dosis Vaksin untuk Kendalikan PMK di Jawa Timur

KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) bergerak cepat merespons peningkatan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di awal tahun 2026 melalui percepatan vaksinasi massal sebagai langkah pengendalian sekaligus perlindungan populasi ternak.

Khofifah menegaskan, percepatan vaksinasi PMK menjadi langkah strategis karena Jatim salah satu lumbung ternak nasional. Untuk itu, perlindungan terhadap populasi ternak menjadi prioritas utama demi menjaga keberlangsungan ekonomi peternak rakyat.

"Percepatan vaksinasi ini penting karena Jawa Timur merupakan lumbung ternak nasional. Dengan vaksinasi serentak, kita dorong terbentuknya herd immunity agar populasi ternak terlindungi dan ekonomi peternak tetap terjaga. Untuk tahap pertama, kita bagikan 453 ribu dosis,” ujar Khofifah, Kamis 29 Januari 2026.

Pemprov Jatim melalui Dinas Peternakan Provinsi Jatim menetapkan pelaksanaan Gerakan Vaksinasi PMK Serentak yang akan dilaksanakan pada 29 Januari 2026 di seluruh kabupaten/kota se-Jatim. Ribuan dokter hewan dan petugas kesehatan hewan akan diterjunkan langsung ke lapangan melakukan penyuntikan vaksin pada ternak milik masyarakat.

Tindak lanjut dari percepatan vaksinasi tersebut, Pemprov Jatim mulai mendistribusikan 453 ribu dosis vaksin PMK tahap I ke 38 kabupaten/kota. Ini menjadi bagian dari rangkaian vaksinasi PMK yang dijadwalkan berlangsung hingga September 2026.

Vaksin PMK tahap pertama tersebut disalurkan melalui Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur kepada perwakilan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di masing-masing daerah untuk segera digunakan dalam pelaksanaan vaksinasi di lapangan.

"Ini langkah antisipasi untuk melindungi populasi ternak di Jatim. Kami distribusikan vaksin skala besar mulai dilaksanakan hari ini," tegasnya.

Pemprov Jatim terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI). Untuk tahun 2026, Kementan telah mengalokasikan total 1.510.000 dosis vaksin PMK khusus untuk Provinsi Jatim.

"Kami berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian RI. Untuk tahun ini, Kementerian Pertanian telah mengalokasikan total 1.510.000 dosis vaksin PMK khusus untuk Provinsi Jawa Timur,” tambahnya.

Selain vaksinasi serentak, pengendalian PMK juga dilakukan melalui penguatan biosekuriti kandang, pengawasan ketat lalu lintas ternak, serta edukasi para peternak. Petugas kesehatan hewan disiagakan di pasar-pasar hewan guna memastikan tidak ada ternak sakit diperjualbelikan.

"Untuk opsi penutupan sementara pasar hewan, akan kami terapkan khusus di wilayah-wilayah dengan tingkat kasus PMK tinggi atau masuk zona merah," tegasnya.

Sebagai langkah preventif tambahan, Pemprov Jatim mengaktifkan kembali Satuan Tugas (Satgas) PMK yang melibatkan BPBD, aparat kewilayahan, serta unsur TNI dan Polri dalam penanganan di lapangan. Unsur kelurahan, kecamatan, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas dilibatkan dalam monitoring dan pendampingan peternak.

"Penanganan PMK tidak bisa setengah-setengah. Kami bergerak bersama, berkolaborasi dan bersinergi lintas sektor, dari pemerintah daerah, aparat kewilayahan, hingga TNI dan Polri, untuk memastikan pengendalian PMK berjalan cepat, terpadu, dan efektif di lapangan," ungkapnya.

Khofifah mengimbau, pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan kasus. Peternak diminta bersikap proaktif dan kooperatif saat petugas melakukan vaksinasi serta pemeriksaan kesehatan ternak.

"Kami mengimbau kepada bupati/walikota dan para peternak untuk terus meningkatkan kewaspadaan, mempercepat vaksinasi PMK, serta disiplin menerapkan manajemen pakan dan menjaga kesehatan ternak, sehingga penyebaran PMK dapat ditekan dan keberlangsungan peternakan rakyat tetap terjaga,” pungkasnya. (*)