Gubernur Khofifah Hadiri Puncak BIK dan FinExpo 2025, Sebut Jatim Penggerak Ekonomi Nasional

KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan FinExpo 2025 bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Atrium Tunjungan Plaza Surabaya, Jumat 24 Oktober 2025. 

Khofifah menyebut perluasan inklusi keuangan sebagai fondasi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, merata dan berkelanjutan melalui akses keuangan. Ini sejalan dengan tema Bulan Inklusi Keuangan 2025 yaitu "Inklusi Keuangan Untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju". Menjadi penggerak perekonomian daerah sekaligus sarana memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

“Melalui kegiatan ini, masyarakat didorong semakin mengenal berbagai produk dan layanan keuangan yang aman, terpercaya dan sesuai kebutuhan mereka,” ujar Khofifah.

Disebutkan, data nasional tahun 2025, tingkat literasi keuangan mencapai 66,46 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan mencapai 80,51 persen. Capaian ini menggambarkan peningkatan signifikan partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan formal secara aktif dan bertanggung jawab.

Menurut Khofifah, perluasan inklusi keuangan merupakan kunci terwujudnya kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan. Dengan pemerataan akses keuangan, masyarakat di perkotaan maupun pedesaan dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.

“Kami meyakini pembangunan ekonomi yang kokoh harus diiringi perluasan akses keuangan yang inklusif dan berkeadilan. Pertumbuhan yang tinggi baru bermakna jika manfaatnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” lanjutnya.

Meski capaian inklusi keuangan di Jawa Timur relatif tinggi, Gubernur Khofifah menilai literasi keuangan tetap perlu ditingkatkan, seperti digelarnya BIK dan FinExpo 2025.

“Puncak keuangan inklusi mudah-mudahan akan menjadi bagian dari penguat dan penangguh seluruh kekuatan yang ada di wilayah Jawa Timur dan tentu ke banyak institusi di negeri ini,” jelasnya.

Lanjutnya, Pemprov Jatim akan terus berkolaborasi dengan OJK serta pelaku jasa keuangan guna mempercepat transformasi digital layanan keuangan. Sinergi bukan hanya memperkuat fondasi ekonomi daerah, tetapi jadi bukti inklusi keuangan dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan yang berkeadilan.

“Kita ingin pastikan tidak ada satu pun warga yang tertinggal, _no one left behind_, dari kesempatan untuk tumbuh, berusaha, dan sejahtera melalui akses keuangan yang sehat dan bertanggung jawab," tegasnya.

Ia menyebut, Jawa Timur memiliki peran strategis sebagai Center of Gravity ekonomi Indonesia yang diwujudkan dalam visi besar "Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara".

Yakni, posisi geografis yang strategis, ditopang oleh 8.494 desa dan kelurahan terbanyak di Indonesia, serta 21 rute dari 39 rute tol laut nasional yang berpusat di Pelabuhan Tanjung Perak, menjadikan Jawa Timur sebagai pusat perdagangan dan distribusi logistik utama kawasan timur Indonesia.

OJK Jatim dan Pemprov Jatim memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional. Dengan nilai PDRB mencapai Rp849,30 triliun, Jawa Timur berkontribusi 14,44 persen terhadap ekonomi nasional dan 25,36 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa.

“Hal ini menjadikan Jawa Timur lokomotif ekonomi terbesar kedua nasional setelah DKI Jakarta," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan apresiasi atas kolaborasi strategis yang dibangun bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, penyelenggaraan Bulan Inklusi Keuangan di Surabaya menegaskan peran Jawa Timur sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

“Jawa Timur sangat terintegrasi dengan perekonomian kawasan tengah dan timur Indonesia, dan menjadi gerbang besar perdagangan, logistik, serta komunikasi nasional,” pungkasnya. (*)