Gubernur Khofifah Gelontor Bansos Rp10,2 Miliar untuk Masyarakat Kabupaten Probolinggo

KETIK, PROBOLINGGO – Upaya menekan angka kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terus dilakukan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Terkini, Gubernur Khofifah menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) senilai Rp10,2 miliar di Kabupaten Probolinggo.

Hal ini dilakukan oleh orang nomor satu di Pemprov Jatim ini sebagai upaya percepatan menekan angka kemiskinan dan berdayakan ekonomi masyarakat di Kabupaten Probolinggo.

Bansos yang disalurkan meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) Plus sebesar Rp4,764 miliar untuk 2.382 keluarga, Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp828 juta untuk 230 jiwa penyandang disabilitas berat, dan Bantuan Sosial Kemiskinan Ekstrem sebesar Rp1,983 miliar untuk 1.322 jiwa.

Bantuan skema khusus untuk kemandirian ekonomi masyarakat, yaitu Kewirausahaan Inklusif Produktif (KIP) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) JAWARA senilai Rp12 juta, Bansos KIP PUTRI JAWARA senilai Rp300 juta untuk 100 orang, dan Bansos KIP KPM JAWARA senilai Rp210 juta untuk 70 orang.

"Alhamdulillah, kembali kami berkesempatan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat, baik itu dari Dinas Sosial maupun dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa," ujar Khofifah usai menyalurkan bantuan di Pendopo Kabupaten Probolinggo, Kamis, 19 Juni 2025.

"Bantuan ini bentuk komitmen kami untuk terus mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan di Jatim, utamanya di Kabupaten Probolinggo," tambahnya.

Khofifah menyampaikan bahwa pengentasan kemiskinan harus dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi, tidak hanya berbasis bantuan tetapi yang bisa berdampak langsung bagi masyarakat. 

"Berbagai bentuk bantalan-bantalan sosial dan ekonomi  yang diberikan ini diharapkan bisa menjadi stimulus untuk terus mendorong perekonomian masyarakat," katanya.

“Melalui bantuan skema ini harapannya mereka yang sudah lulus dari miskin ekstrem agar tidak turun status. Harapannya mereka bisa menjadi lebih mandiri,” jelasnya.

Bantuan lainnya, biaya operasional penunjang dan tali asih kepada 240 orang pilar-pilar sosial Jatim seperti SDM PKH Plus, Pendamping Disabilitas, TKSK dan Tagana sebesar Rp909 juta.

Juga, bantuan pemberdayaan ekonomi  masyarakat desa dialokasikan untuk tiga program strategis yaitu penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebesar Rp400 juta untuk empat desa, program Desa Berdaya sebesar Rp300 juta untuk tiga desa, dan program Jatim Puspa sebesar Rp510 juta untuk tiga desa.

Gubernur Khofifah berpesan kepada Pemkab Probolinggo agar terus berinovasi dan jeli dalam menyusun program bantuan sosial masyarakat yang harapannya bisa berdampak panjang. 

"Sudah saatnya bantuan-bantuan kepada masyarakat lebih bersifat pemberdayaan. Sentuh perekonomian mereka, sentuh kemandirian mereka," pungkasnya. 

Di kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah juga membagikan paket sembako dan oleh-oleh sepulang dari ibadah haji berupa sajadah, jilbab, dan kurma kepada para keluarga penerima manfaat.

Salah satu orang tua penerima bantuan sosial Siti Aminah (47) mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada anaknya Gufron (17). 

"Terima kasih bantuan yang sangat bermanfaat bagi anak saya," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Probolinggo Fahmi AHZ menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Khofifah yang menaruh perhatian kepada masyarakat Probolinggo dengan memberi bantuan sosial kepada 395 penerima manfaat sebagai perwakilan.

"Atas nama Pemkab Probolinggo kami ucapkan terima kasih atas bantuan yang dialokasikan kepada penerima manfaat dan pilar sosial bagi masyarakat Pemkab Probolinggo," ungkapnya. 

Bantuan sosial merupakan bentuk nyata perhatian Provinsi Jatim dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat bagi masyarakat Jawa Timur khususnya masyarakat Kabupaten Probolinggo sehingga berdampak positif dan memberi motivasi bangkit mandiri menghadapi tantangan ke depan. 

"Tanggung jawab negara menjamin hak masyarakat terutamanya mereka yang tidak mampu sekaligus meringankan beban kehidupan dan beban ekonomi yang dirasakan sebagian masyarakat Probolinggo," tutupnya. (*)