Gubernur Khofifah Apresiasi Kerja Keras KTH, Jatim Povinsi Tertinggi Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan

KETIK, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) melalui Dinas Kehutanan sinergi dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) serta Penyuluh Kehutanan berhasil mencatatkan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) sebesar Rp 497.925.287.251 untuk periode Tahun 2025 per 31 Mei 2025. 

Catatan ini membuat Jatim menjadi provinsi dengan NTE KTH tertinggi se-Indonesia, yakni sebesar 52,18% atas capaian nasional yang mencapai Rp.946.494.303.370.

Pencatatan NTE KTH adalah tolak ukur keberhasilan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan. Kolaborasi dan komunikasi yang baik antara penyuluh kehutanan dan KTH berperan penting sebagai pengelola kawasan hutan melalui program perhutanan sosial dan ragam usaha di areal hutan rakyat.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan capaian NTE KTH di Provinsi Jatim yang selalu konsisten dan tertinggi se-Indonesia, berkat kerja keras banyak pihak. Khususnya KTH dan penyuluh kehutanan.

"Alhamdulillah hingga Mei 2025, catatan NTE KTH Jawa Timur selalu konsisten sebagai yang tertinggi se-Indonesia. Tentu ini buah kerja keras berbagai pihak khususnya para petugas penyuluh kehutanan di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur," ujar Khofifah di sela-sela menjalankan ibadah haji, Sabtu, 7 Juni 2025. 

"Terima kasih atas ikhtiar dan kinerja Penyuluh Kehutanan dalam mendampingi masyarakat sekitar hutan yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan untuk menumbuhkembangkan usaha kerakyatan masyarakat yang produktif di areal kawasan hutan atau hutan rakyat dengan tetap menjaga kelestariannya,” urainya.

Catatan gemilang NTE KTH di Jatim juga membuktikan kinerja kelola usaha dengan ekonomi hijau yang produktif, ekologi terjaga, dan menjadi dinamisator sosial budaya masyarakat setempat.

Khofifah menambahkan, para Penyuluh Kehutanan selalu hadir bagi masyarakat sekitar hutan yang ingin menumbuhkembangkan usaha kerakyatan masyarakat yang produktif. 

"Para penyuluh kehutanan ini tugasnya sangat mulia. Mereka terus mendorong masyarakat untuk terus produktif namun tetap menjaga kelestarian hutan di mana mereka tinggal," terangnya. 

Atas capaian itu, Khofifah berpesan seluruh Penyuluh Kehutanan untuk terus mempertahankan kinerja dan dedikasi mendampingi KTH dalam upaya hilirisasi atas komoditas yang dihasilkan. Harapannya, nilai tambah produk akan dinikmati langsung oleh masyarakat setempat.

Terkait dengan permodalan dan akses pasar, Pemprov Jatim disebutnya telah memiliki instrumen kredit lunak dan fasilitasi pendampingan eksport melalui dinas atau lembaga terkait.

"Tentu kita tidak ingin masyarakat lokal hanya menjadi penonton. Kawan-kawan kita harus berdaya di wilayahnya sendiri. Tentu berbekal sinergitas di internal OPD Pemprov dan pelaku usaha yang terbangun dengan baik, kita optimis Jatim akan semakin maju dan makmur," pungkasnya.

Untuk diketahui, Pemprov Jatim sebelumnya juga menerima penghargaan dari Kementerian Kehutanan atas capaian NTE KTH tertinggi nasional di periode Tahun 2024.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Menteri Kehutanan kepada Top 10 Provinsi dengan capaian NTE tertinggi se- Indonesia. Saat itu, Jatim juga berhasil menempati urutan pertama dengan capaian NTE sebesar Rp. 619.901.125.335 atau 47,57 persen dari NTE Nasional. (*)