Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Bantah Bersama Fadia Saat OTT KPK

KETIK, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, membantah tegas pernyataan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, yang menyebut dirinya sedang bersama gubernur saat terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

‎Bantahan tersebut diperkuat oleh pernyataan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, yang memastikan tidak ada informasi bahwa Fadia tertangkap saat bersama Gubernur Jawa Tengah.

‎“Selama kami di posko, tidak ada informasi itu. Di posko itu kami komunikasi terus dengan petugas yang di lapangan,” ujar Asep dalam konferensi pers.

‎Ahmad Luthfi mengaku baru mengetahui kabar OTT KPK yang menimpa Fadia dari pemberitaan media pada Selasa pagi, 3 Maret 2026.

‎“Saya malah baru tahunya pas Selasa pagi dari media,” kata Ahmad Luthfi, Rabu, 4 Maret 2026.

‎Bahas Program MBG, Bukan OTT‎

‎Terkait pernyataan Fadia yang menyebut dirinya datang ke kediaman gubernur pada Senin malam, 3 Maret 2026, Ahmad Luthfi membenarkan adanya pertemuan tersebut. Namun, ia menegaskan pertemuan itu tidak hanya berdua.

‎Menurutnya, pertemuan tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah, di antaranya Bupati Tegal dan Wakil Bupati Purbalingga.

‎Agenda yang dibahas adalah progres Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di masing-masing daerah menjelang rapat koordinasi (rakor) MBG di Pemprov Jawa Tengah.

‎Rakor MBG tersebut diketahui dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dan turut dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kepala Badan Gizi Nasional.

‎“Senin malam itu saya ada acara buka bersama teman-teman Ansor. Setelah itu Bupati Pekalongan, Bupati Tegal, dan Wakil Bupati Purbalingga laporan progres MBG. Kemudian Bu Fadia minta izin tidak bisa ikut rakor pada hari Selasa bersama Pak Menteri. Setelah selesai, masing-masing pulang,” jelasnya.‎

‎Jadi Pembelajaran Kepala Daerah

‎Ahmad Luthfi menegaskan, peristiwa ini harus menjadi pembelajaran bagi seluruh kepala daeh dan aparatur sipil negara (ASN) agar menjaga integritas dan tidak melakukan penyimpangan anggaran.‎

‎Ia menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah bekerja sama dengan KPK melalui program koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) untuk memberikan pengarahan kepada kepala daerah hingga anggota DPRD.

‎Menurutnya, tindakan pencegahan telah dilakukan, termasuk peringatan saat Hari Antikorupsi Dunia agar tidak menyalahgunakan anggaran maupun bermain proyek yang merugikan pembangunan daerah.‎

‎“Kejadian ini pembelajaran bagi semua kepala daerah. Pejabat publik harus menjadi suri teladan. Ikan busuk itu berawal dari kepalanya,” tegasnya.

‎Ia juga mengingatkan agar kepala daerah tidak bergaya hidup hedonis atau memamerkan kekayaan dan aset.

‎“Harus jadi contoh yang baik. Dengan cara apa? Ya birokrasi yang sehat, bersih, dan sesuai rule of law,” tandasnya.

‎Sebelumnya, beredar pernyataan Fadia Arafiq usai terjaring OTT KPK yang menyebut dirinya sedang bersama Gubernur Jawa Tengah. Pernyataan tersebut sempat memunculkan anggapan bahwa keduanya tertangkap bersama. Namun, klarifikasi dari KPK dan Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan hal itu tidak benar.(*)