Golkar Bojonegoro Tegas: Program Tak Berdampak Harus Dievaluasi Total

KETIK, BOJONEGORO – Dinamika politikmulai menghangat jelang pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun Anggaran 2025 yang mulai digelar di DPRD Bojonegoro pada Rabu, 25 Maret 2026. Partai Golkar Bojonegoro menegaskan bakal memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, secara tegas menginstruksikan seluruh anggota Fraksi Golkar di DPRD untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dokumen LKPJ.

Ia menekankan, pembahasan kali ini tidak boleh sekadar formalitas tahunan, melainkan harus benar-benar mengupas efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Menurutnya, setiap program harus ditelusuri secara detail, mulai dari indikator, target, hingga realisasi di lapangan.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran yang digelontorkan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.

“Fraksi harus membedah secara menyeluruh. Jangan hanya melihat laporan di atas kertas, tapi pastikan apakah program itu benar-benar berjalan dan sesuai sasaran,” tegasnya.

Ia juga menyoroti adanya kemungkinan program yang tidak berjalan optimal atau bahkan gagal total.

Program-program semacam ini, kata dia, harus diidentifikasi secara jelas berikut penyebabnya.

Apakah kegagalan tersebut disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang sejak awal, atau justru karena lemahnya pelaksanaan di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD), menjadi poin penting yang harus diungkap.

Lebih jauh, Ahmad Supriyanto menegaskan bahwa program yang tidak memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat tidak layak dipertahankan dan harus dievaluasi secara serius.

Tak hanya berhenti pada evaluasi program, Golkar juga mendorong langkah tegas dari kepala daerah dalam menata birokrasi.

Dirinya meminta Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro agar tidak ragu mengambil keputusan strategis terhadap pejabat yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas secara optimal.

“Kalau ada kepala OPD yang tidak sejalan dengan visi-misi atau tidak serius bekerja, harus segera dievaluasi. Bahkan jika perlu, diganti,” ujarnya tegas.

Langkah ini dinilai penting agar sisa masa pemerintahan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk merealisasikan program prioritas daerah.

Golkar menilai, ketegasan dalam mengelola birokrasi menjadi kunci agar anggaran daerah tidak terbuang percuma pada program yang tidak terukur, melainkan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.

Dengan instruksi “bedah total” yang telah disiapkan, pembahasan LKPJ di DPRD Bojonegoro diperkirakan berlangsung dinamis.

Fraksi Golkar disebut akan membawa data dan hasil analisis mendalam sebagai bahan evaluasi dalam forum resmi tersebut.