Giat GMPK, Waka DPRD Kabupaten Malang Alayk Mubarrok Tegaskan Gunakan Dana Pribadi

KETIK, MALANG – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang Alayk Mubarrok juga mengklasifikasi kegiatan di Jakarta. Ia menegaskan, bahwasanya giat Ibukota untuk keperluan organisasi Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan (DPP GMPK).

"Kebetulan saya sebagai Ketua Umum DPP GPMK. Sehingga, hari ini ada keperluan di Jakarta untuk keperluan organisasi tersebut," ujar Wakil Bupati DPRD Kabupaten Malang Alayk Mubarrok kepada Ketik, Senin, 1 September 2025.

Lebih lanjut ia mengatakan, kegiatan yang dijalaninya tersebut juga sangat penting. Karena berkaitan dengan situasi nasional terkini. Sehingga, diperlukan kehadirannya secara langsung.

"Pada kesempatan itu, saya mengajak seluruh elemen untuk menjaga persatuan dan ketertiban. Serta menghindari provokasi yang dapat memecah belah. Kemudian berkomitmen menciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif," kata Politisi Gerindra ini.

Dikarenakan kepentingan organisasi, maka dirinya memastikan tidak menggunakan anggaran kedinasan untuk melakukan kegiatan di Jakarta tersebut.

"Saya menggunakan dana pribadi," tegasnya. Sebagai tokoh nasional, keberadaan Alayk Mubarok sangat dibutuhkan oleh penguru dan organisasi tersebut, hingga masyarakat.

"Karena kantornya di Jakarta, maka dari itu saya harus ke Jakarta. Karena ini sangat penting untuk menyikapi situasi nasional terkini," terangnya.

Seperti diberitakan Ketik sebelumnya, dua Wakil Ketua (Waka) DPRD Kabupaten Malang diduga melakukan kondisi perjalan dinas ke luar daerah secara diam-diam. Hal ini dilakukan di tengah situasi publik masih prihatin dan berduka akibat penuh tekanan sosial yang ada.

Menurut Informasi yang diterima dari beberapa Anggota DPRD Kabupaten Malang yang tak mau disebut namanya 2 Wakil Ketua DPRD melakukan perjalan dinas adalah H. Kholiq dari Partai PKB dan Alayk Mubarrok dari Partai Gerindra.

"Katanya ke Jakarta," ucap singkat beberapa Anggota DPRD Kabupaten Malang yang namanya tak mau disebutkan kepada Ketik, Senin, 1 September 2025. (*)