Geopolitik Makin Panas, DPR Minta Pemerintah Indonesia Pertahankan Prinsip Politik Bebas Aktif

KETIK, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa Indonesia perlu memperkuat kedaulatan nasional, sekaligus mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas aktif di tengah dinamika geopolitik global yang kian memanas.

Hal itu disampaikan Dave Laksono dalam Dialektika Demokrasi bertema “Memperkuat Kedaulatan Bangsa di Era Dinamika Persaingan Global” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 22 April 2026.

Dave mengatakan, sejumlah konflik internasional yang hingga kini belum menemukan titik penyelesaian, mulai dari perang Rusia-Ukraina hingga eskalasi ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat.

Ia menilai bahwa konflik Rusia-Ukraina yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun bukan sekadar persoalan bilateral kedua negara.

Pasalnya, berbagai pihak eksternal turut terlibat melalui pasokan persenjataan, teknologi, hingga personel militer.

 "Kalau hanya Rusia dan Ukraina, seharusnya konflik ini sudah selesai sejak lama. Faktanya, ada suplai persenjataan, teknologi, hingga personel dari berbagai negara," ujar Dave.

Dave juga menyoroti fenomena warga negara Indonesia yang tergiur menjadi tentara bayaran di zona konflik dengan iming-iming gaji besar, namun pada akhirnya menghadapi risiko kehilangan nyawa.

Sedangkan terkait konflik di Timur Tengah, eskalasi meningkat pasca serangan yang menewaskan sejumlah tokoh penting Iran dan blokade yang dilakukan Amerika Serikat  di  dekat pintu masuk Selat Hormuz, meskipun saat ini ada perpanjangan gencatan senjata selama dua pekan lagi.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 ini mengakui bahwa kondisi geopolitik global berdampak langsung pada perekonomian nasional, khususnya melalui lonjakan harga minyak dunia. Namun, ia mengapresiasi langkah pemerintah yang dinilai berhasil menjaga stabilitas harga melalui kebijakan fiskal yang terukur.

"Pemerintah, termasuk Presiden Prabowo dan Menteri ESDM, mampu menahan dampak kenaikan harga minyak melalui pengelolaan APBN yang prudent," ujarnya.

Lebih jauh, Dave juga mengingatkan agar Indonesia tidak mengabaikan ancaman hibrida yang muncul sebagai dampak lanjutan dari konflik global, termasuk potensi ketegangan di kawasan Laut China Selatan dan Selat Malaka.

Di tengah tarik-menarik kepentingan antara China dan negara-negara Barat, Dave menegaskan bahwa Indonesia harus konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif.

"China adalah mitra dagang utama Indonesia, tetapi kita juga membutuhkan dukungan teknologi dan kerja sama dari Amerika Serikat serta Eropa. Hubungan harus tetap seimbang," ucapnya.

Dave pun mendorong Indonesia untuk berperan lebih aktif di forum internasional guna mendorong solusi damai yang konkret dan berkelanjutan, bukan sekadar menghasilkan resolusi tanpa implementasi nyata.

"Indonesia harus terus mendorong solusi permanen bagi konflik global, sehingga tidak hanya berhenti pada tataran wacana, tetapi benar-benar menghasilkan perdamaian," pungkasnya.

Daya Tahan Nasional

Sementara itu, Direktur Literasi Politik Indonesia (LPI), Ujang Komarudin, menegaskan Indonesia perlu memperkuat daya tahan nasional, terutama di sektor energi, pangan, serta stabilitas politik dan keamanan di tengah dinamika geopolitik global yang kian tidak menentu,

Ujang menyoroti meningkatnya eskalasi konflik global sebagai peringatan bagi Indonesia untuk bersiap. Ia menggambarkan dunia saat ini penuh ketidakpastian, mulai dari Timur Tengah hingga Asia.

Hal itu menunjukkan bahwa kekuatan global masih didominasi oleh negara-negara besar yang cenderung memaksakan kehendaknya.

“Dalam sejarah, yang kuat akan berbuat sesuai kemampuannya, sementara yang lemah akan menerima konsekuensinya. Ini realitas geopolitik yang tidak bisa dihindari,” ujar Ujang.

Mantan Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan ini juga menyinggung perubahan konstelasi global, termasuk mulai berkurangnya dominasi Barat dan munculnya kekuatan baru seperti China.

Meski demikian, ia menekankan bahwa fokus utama Indonesia seharusnya bukan pada rivalitas global, melainkan pada kesiapan internal bangsa.

Ketahanan energi, lanjut dia,  menjadi salah satu faktor krusial yang harus diperkuat. Ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM) dinilai masih menjadi tantangan.

Sehingga pembangunan infrastruktur seperti kilang minyak dan cadangan energi nasional perlu dipercepat.

Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan energi di tengah gejolak global.

“Kita harus akui, dalam situasi sulit sekalipun, Indonesia relatif mampu menjaga stabilitas energi. Ini menunjukkan daya tahan yang cukup baik,” kata pengajar Universitas Al Azhar Indonesia ini.

Selain energi, Ujang menekankan pentingnya ketahanan pangan sebagai fondasi utama negara.

Ia mengingatkan bahwa dalam kondisi apa pun, termasuk konflik, ketersediaan pangan menjadi faktor penentu keberlangsungan kehidupan masyarakat.

“Dengan jumlah penduduk yang besar, jika pasokan pangan terganggu, dampaknya akan sangat serius. Karena itu, swasembada pangan harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Ujang menilai, stabilitas politik dan keamanan merupakan kunci utama dalam menjaga ketahanan nasional.

Ia mengingatkan agar semua pihak tidak memicu konflik yang dapat mengganggu stabilitas dalam negeri.

“Kalau stabilitas politik dan keamanan terjaga, sektor lain akan ikut stabil. Tapi jika terguncang, semuanya akan terdampak,” kata dia.

Ujang menegaskan, meski masih banyak pekerjaan rumah, upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional patut diapresiasi.

Ia berharap Indonesia tetap berada pada jalur yang tepat dalam menghadapi tantangan global.

“Ketahanan bangsa bukan hanya soal bertahan, tapi juga bagaimana memastikan keberlanjutan dan kedaulatan di masa depan,” pungkasnya.(*)