GenZ, Media Sosial dan Krisis Legitimasi: Ketika Tagar Menjadi Demo Jalanan di Perancis

Demo besar di Prancis yang berlangsung sejak 17 Oktober 2026 itu berujung pada kerusuhan, penjarahan toko, hingga pembakaran gedung balai kota di Limoges.

Kerusuhan tersebut menambah tekanan terhadap pemerintahan yang dipimpin Presiden Emmanuel Macron, di tengah persoalan keuangan negara dan perdebatan mengenai pemangkasan anggaran.

Demo ini pada awalnya awalnya dilakukan oleh pelajar atau GenZ dipicu persoalan pendidikan berkembang. Kemudian menjadi gelombang protes nasional terkait mahalnya biaya hidup dan buruknya layanan publik.

Ada paradoks dalam kehidupan genZ. Hampir setiap orang memiliki telepon pintar, akses informasi semakin luas, dan ruang untuk menyampaikan pendapat terbuka tanpa batas geografis. Namun, kemampuan berkomunikasi tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan saling mendengarkan. 

Negara dapat hadir melalui berbagai kanal digital, tetapi tetap terasa jauh dari kehidupan anak muda yang menghadapi biaya hidup tinggi, pendidikan yang tidak memadai, dan ketidakpastian masa depan.

Paradoks inilah yang membuat hubungan Generasi Z (Gen Z) dengan institusi politik perlu dibaca lebih serius. Ketika keresahan tidak memperoleh jawaban melalui saluran formal, media sosial dapat menjadi ruang konsolidasi.

Keluhan pribadi berubah menjadi pengalaman kolektif, pengalaman kolektif menjadi tuntutan, dan tuntutan akhirnya bergerak dari layar menuju jalanan.

Ketika Kebijakan Tidak Menyentuh Kehidupan Nyata

Krisis legitimasi tidak selalu dimulai dari skandal besar atau perubahan rezim. Ia dapat tumbuh perlahan melalui pengalaman sehari-hari: ruang kelas yang tidak nyaman, fasilitas sekolah yang rusak, kesulitan memperoleh pekerjaan, pendapatan yang tidak mencukupi, dan biaya hidup yang terus menekan keluarga.

Bagi anak muda, persoalan tersebut bukan angka statistik belaka. Kualitas pendidikan menentukan kesempatan mereka untuk memperbaiki kehidupan.

Akses pekerjaan menentukan kemampuan untuk mandiri. Harga kebutuhan pokok menentukan apakah pendapatan keluarga cukup untuk bertahan. Ketika berbagai kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, janji pembangunan mudah terdengar abstrak.

Bahan mengenai protes Gen Z di Prancis menyoroti persoalan fasilitas pendidikan, kekurangan guru, dan ruang kelas yang padat, yang kemudian berkelindan dengan tekanan biaya hidup serta kebijakan penghematan fiskal. Sekolah yang semestinya menjadi jalur mobilitas sosial justru dipersepsikan sebagai simbol pengabaian negara.

Di sinilah legitimasi memperoleh makna yang lebih konkret. Legitimasi bukan hanya soal pemerintah memperoleh mandat melalui pemilihan umum atau memiliki kewenangan formal untuk membuat kebijakan.

Legitimasi juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat bahwa kewenangan tersebut digunakan untuk menjawab kebutuhan publik secara adil.

Ketika masyarakat melihat kebijakan fiskal lebih sibuk mengejar angka daripada memperbaiki layanan dasar, kepercayaan dapat terkikis.

Pemerintah mungkin memiliki alasan ekonomi untuk melakukan efisiensi, tetapi efisiensi yang mengorbankan kebutuhan mendasar generasi muda berisiko menghasilkan biaya sosial dan politik yang lebih besar.

Media Sosial sebagai Ruang Politik Baru

Media sosial mengubah cara keresahan berkembang menjadi gerakan. Dahulu, mobilisasi publik banyak bergantung pada organisasi formal, jaringan serikat, partai politik, atau struktur kepemimpinan yang relatif jelas. Kini, informasi dapat menyebar melalui video pendek, unggahan, tagar, dan kesaksian langsung dari warga.

Seorang pelajar yang merekam kondisi sekolahnya dapat menghubungkan pengalaman lokal dengan perhatian publik yang lebih luas.

Keluhan mengenai mahalnya biaya hidup dapat menemukan resonansi dengan keluarga lain yang menghadapi masalah serupa. Dalam proses itu, media sosial berfungsi sebagai ruang pembentukan kesadaran bersama.

Peran ini berkaitan dengan citizen journalism, yakni keterlibatan warga dalam merekam dan menyebarkan informasi mengenai peristiwa di sekitarnya. Ketika dilakukan secara kolaboratif, praktik tersebut dapat memperkaya informasi publik dan membantu persoalan yang sebelumnya terabaikan memperoleh perhatian.

Namun, media sosial bukan ruang yang sepenuhnya netral. Informasi dapat dipotong dari konteks, kabar yang belum terverifikasi dapat menyebar, dan algoritma dapat memperkuat konten yang memancing kemarahan. Karena itu, viralitas tidak otomatis menunjukkan kebenaran atau besarnya dukungan publik.

Meski demikian, pemerintah tidak seharusnya menjadikan kemungkinan disinformasi sebagai alasan untuk mengabaikan seluruh kritik digital. Tugas negara adalah membedakan kritik yang sah, informasi keliru, dan tindakan yang melanggar hukum melalui proses yang transparan dan proporsional.

Dari Layar ke Jalanan: Tanda Saluran Formal Tersumbat

Protes jalanan sering dipandang sebagai gangguan ketertiban. Padahal, dalam situasi tertentu, demonstrasi dapat menjadi indikator bahwa mekanisme representasi dan komunikasi politik tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Ketika aspirasi pelajar hanya dijawab dengan pernyataan normatif, ketika keluhan warga tidak diikuti perbaikan layanan, atau ketika dialog berhenti pada seremoni, ruang digital dapat menjadi tempat penumpukan kekecewaan. 

Mobilisasi kemudian bergerak menuju ruang fisik karena pesan yang disampaikan secara daring dianggap belum menghasilkan perubahan.

Pengalaman gerakan Rompi Kuning di Prancis juga mengingatkan bahwa tekanan biaya hidup dapat menyatukan kelompok masyarakat dengan latar belakang berbeda. 

Ketika keresahan pekerja, keluarga, dan anak muda bertemu, protes tidak lagi berkaitan dengan satu kebijakan tertentu. Ia dapat berkembang menjadi kritik terhadap arah pengelolaan negara.

Namun, tidak setiap demonstrasi harus dianggap mewakili seluruh generasi. Gen Z bukan kelompok yang seragam. Mereka memiliki kepentingan, pandangan politik, dan kondisi ekonomi yang berbeda. 

Karena itu, memahami gerakan anak muda memerlukan lebih dari sekadar membaca tagar atau menghitung massa. Pemerintah perlu menelusuri masalah yang mendasari protes, mendengar kelompok yang terdampak, dan membuka ruang dialog yang dapat dipercaya.

Krisis Legitimasi Tidak Selesai dengan Komunikasi Publik

Ketika kepercayaan melemah, respons yang paling mudah dilakukan pemerintah adalah memperbaiki komunikasi: menyusun narasi, mengadakan konferensi pers, atau menyebarkan penjelasan melalui media sosial resmi. Semua itu dapat membantu, tetapi tidak cukup jika akar masalah tetap dibiarkan.

Komunikasi publik hanya efektif apabila diikuti bukti tindakan. Penjelasan tentang efisiensi anggaran akan sulit diterima jika fasilitas sekolah tetap rusak.

Ajakan kepada anak muda untuk meningkatkan keterampilan akan terdengar hampa jika akses terhadap pendidikan bermutu dan pekerjaan layak tidak membaik.

Karena itu, ada tiga langkah yang perlu menjadi perhatian.

Pertama, dengarkan keresahan berdasarkan pengalaman nyata. Pemerintah perlu membangun mekanisme konsultasi yang memungkinkan pelajar dan anak muda menyampaikan persoalan tanpa sekadar menjadi peserta formalitas. Aspirasi harus dicatat, ditanggapi, dan diikuti penjelasan mengenai keputusan yang diambil.

Kedua, ukur kebijakan dari manfaat yang dirasakan warga. Keberhasilan pengelolaan fiskal tidak cukup dinilai dari pengendalian defisit atau pencapaian target administratif. Kualitas pendidikan, akses pekerjaan, keterjangkauan layanan publik, dan kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar juga harus menjadi ukuran penting.

Ketiga, bangun kolaborasi dalam ruang digital. Pemerintah, sekolah, media, komunitas, dan organisasi masyarakat dapat mengembangkan mekanisme untuk mengidentifikasi masalah, memverifikasi informasi, dan merumuskan solusi bersama. Media sosial seharusnya tidak berhenti menjadi tempat saling menyalahkan, tetapi dapat menjadi jembatan antara laporan warga dan tindakan institusi.

Mendengarkan Generasi Muda adalah Investasi Legitimasi

Gen Z tidak selalu menuntut negara yang sempurna. Mereka membutuhkan institusi yang mau menjelaskan keputusan, mengakui kekurangan, memperbaiki layanan, dan menunjukkan bahwa suara warga memiliki konsekuensi nyata.

Negara juga perlu memahami bahwa masa depan anak muda tidak dapat dipisahkan dari keputusan fiskal dan politik hari ini.

Ketika anggaran disusun, pertanyaannya bukan hanya berapa besar pengeluaran dapat ditekan, melainkan kebutuhan siapa yang berisiko dikorbankan dan bagaimana dampaknya terhadap kesempatan generasi berikutnya.

Pada akhirnya, media sosial bukan penyebab tunggal krisis legitimasi. Ia lebih tepat dipahami sebagai pengeras suara: mempercepat penyebaran keresahan, mempertemukan pengalaman, dan membuat pengabaian lebih sulit disembunyikan.

Jika kepercayaan publik melemah, persoalan utamanya tetap terletak pada hubungan antara kebijakan, pelayanan, dan pengalaman masyarakat.

Di era ketika setiap warga dapat merekam, mengunggah, dan menyebarkan pengalamannya, pemerintah tidak cukup hanya menguasai komunikasi. Pemerintah harus membuktikan bahwa komunikasi menghasilkan perubahan.

Sebab, legitimasi tidak bertahan hanya karena negara memiliki kewenangan. Ia tumbuh ketika masyarakat merasakan bahwa kewenangan itu bekerja untuk mereka.

Dan bagi Gen Z, mendengarkan bukan lagi sekadar pilihan komunikasi politik, melainkan ujian apakah negara sungguh-sungguh memberi ruang bagi masa depan mereka.

*) Fajar Baskoro merupakan Mahasiswa Program Doktor Ekonomi Universitas Trunojoyo

**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis.

***) Ketentuan pengiriman naskah opini:

• Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.com
• Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
• Panjang naskah maksimal 800 kata
• Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
• Hak muat pada redaksi