Gema Nasional Kecam Kenaikan Harga BBM, Desak Presiden Evaluasi Kinerja Menteri ESDM

KETIK, JAKARTA – Gerakan Muda Nasional (Gema Nasional) mengecam keras kebijakan kenaikan harga BBM yang berada di bawah kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

Kebijakan tersebut dinilai semakin memperberat beban masyarakat yang saat ini masih menghadapi tingginya harga kebutuhan pokok dan tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Ketua Umum Gema Nasional, Eko Saputra kepada Ketik.com menegaskan bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari kebijakan kenaikan harga BBM. 

Menurutnya, kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memicu kenaikan biaya transportasi, distribusi barang, dan harga kebutuhan masyarakat secara luas.

"Jangan hanya melihat angka dan neraca. Pemerintah, khususnya Kementerian ESDM harus melihat kondisi nyata di lapangan. Rakyat yang akan menanggung akibat dari setiap kenaikan BBM. Kebijakan ini menunjukkan lemahnya keberpihakan kepada masyarakat kecil," tegas Eko Saputra, Jumat, 12 Juni 2026.

Gema Nasional menilai Kementerian ESDM gagal menghadirkan kebijakan energi yang mampu melindungi rakyat dari gejolak harga. Sebagai negara yang kaya sumber daya alam, Indonesia seharusnya mampu menjaga stabilitas harga energi tanpa harus membebankan konsekuensinya kepada masyarakat.

Oleh karena itu, Gema Nasional mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengevaluasi kinerja Menteri ESDM dan seluruh jajaran yang bertanggung jawab terhadap kebijakan energi nasional yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

"Kenaikan BBM selalu berujung pada kenaikan harga kebutuhan pokok. Yang menjadi korban adalah rakyat kecil, petani, nelayan, buruh, pengemudi transportasi, dan pelaku UMKM," jelasnya.

"Jika Kementerian ESDM tidak mampu menghadirkan kebijakan yang melindungi rakyat, maka Presiden harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan di sektor energi," tegas Eko.

Gema Nasional juga meminta DPR RI untuk memanggil Menteri ESDM guna menjelaskan secara terbuka alasan dan dasar kebijakan kenaikan BBM yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat.

"Kami mengingatkan bahwa energi adalah kebutuhan strategis rakyat. Setiap kebijakan yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat harus berpijak pada kepentingan rakyat, bukan semata-mata pertimbangan administratif dan fiskal," jelasnya.

"Jangan biarkan rakyat terus menjadi pihak yang menanggung beban akibat kebijakan yang keliru," tandas Eko Saputra.(*)