Gelar RAT, Ketua KUD Mino Saroyo Minta Pemkab Cilacap Perjuangkan Pembagian PNBP

KETIK, CILACAP – KUD Mino Saroyo Cilacap mengeglar Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup buku 2025 di Aula Kantor HNSI Cilacap, Kamis, 12 Februari 2026.

Acara ini mendapat dukungan dari Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Cilacap dan Ketua DPRD, Taufik Nur Hidayat yang ikut hadir dalam kegiatan ini.

Ketua KUD Mino Saroyo, Untung Jayanto bersyukur RAT berjalan lancar. Ia mengatakan, dari 8.967 anggota, sekitar 80 persen hadir dalam acara RAT.

Ia juga berterima kasih atas dukungan dari Pemkab Cilacap dan Ketua DPRD yang memberikan apresiasi kepada KUD Mino Saroyo Cilacap.

Untung mengklaim KUD Mino Saroyo menjadi ikon Cilacap karena didorong Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyatakan bahwa segala sesuatu kegiatan koperasi di Indonesia belajar di KUD Mino Saroyo Cilacap.

Adapun terkait Unit Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Untung menjelaskan bahwa pendapatannya mengalami penurunan cukup drastis.

"Penurunan ini berdasar PP No 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, bahwa pengelolaan TPI PPSC dikelola oleh pemerintah pusat sehingga mulai tanggal 1 Juli 2025 KUD Mino Saroyo sudah tidak mengelola TPI PPSC," ujar Untung.

Meski demikian, Untung menyebut penurunan pendapatan masih bisa diatasi bilamana pembagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan secara benar. 

"Kami prihatin PNBP tahun 2025 mencapai 19 miliar lebih, namun yang masuk ke daerah hanya Rp478 juta sedang pembagian 80 persennya itu seperti apa," jelasnya.

"Hal ini sedang ditelusuri oleh Pemkab Cilacap berkolaborasi dengan DPRD Cilacap dalam hal ini Ketua DPRD, Taufik Nur Hidayat yang berjanji akan berkoordinasi dengan DPR RI terkait pembagian PNBP dari sektor PPSC," tegasnya.

"Coba bayangkan PNBP sebesar 19 miliar lebih yang masuk ke Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap hanya Rp478 juta, katanya 80 persennya diberikan untuk negara. Ini yang harus kita kejar," imbuhnya.

Untung meminta Bupati Cilacap memperjuangkan nelayan Cilacap, dengan meluruskan regulasi tentang 80 persen PNBP untuk negara, sementara pendapatan dari unit TPI saja sudah menurun diakibatkan oleh peraturan yang tidak berpihak pada nelayan.

Dampak dari unit TPI PPSC dikelola oleh pemerintah pusat, pendapatan KUD Mino Saroyo menurun dari Rp397.298.380.382 menjadi Rp366.097.234.208. 

"Jadi dengan menurunnya pendapatan otomatis target tahun 2026 juga menurun. Memberikan pembelajaran pada kita belajar mandiri di kaki sendiri khususnya untuk para nelayan-nelayan kecil," pungkas Untung. (*)