Forum API Sebut Rezim Jokowi Mengubah Tujuan Reformasi 

KETIK, JAKARTA – Rezim Jokowi telah gagal, dan bahkan mengubah arah Reformasi 98 menjadi deformasi atau kemunduran di semua lini. 

Demikian tegas Ketua Forum API (Alumni Perguruan Tinggi Indonesia), Akhmad Syarbini. 

Alumnus ITB yang biasa dipanggil Abi menyimpulkan hal tersebut dalam peringatan Refleksi 25 tahun Reformasi pada 21 Mei 2023.

Turut hadir sebagai pembicara utama, politikus sekaligus ekonom senior, Dr. Ir. Rizal Ramli, MA. Ia merupakan mantan Menko Kemaritiman dan Investasi di era pemerintahan Jokowi dan Menteri Keuangan di era pemerintahan Gus Dur. Narasumber berikutnya adalah Dr Anthony Budiawan, Direktur PEPS.

Pada kesempatan itu, Rizal Ramli secara runut menyampaikan refleksi 25 tahun reformasi yang berawal dari peristiwa sebelum lengsernya Presiden Soeharto Mei 1998 hingga 21 Mei 2023.

"Rezim ini harus direset ulang karena sistem demokrasi sekarang ini sudah melenceng jauh dari arah perjuangan Reformasi, apalagi menghadapi Pemilu 2024 yang diwarnai drakor politik dan kepentingan oligarki untuk tetap menguasai pemerintahan," tandas Rizal Ramli. 

Sementara Anthony Budiawan, Managing Director Political and Economy  Studies, yang hadir dalam orasi tersebut mengatakan bahwa setelah 25 tahun reformasi justru kondisi ekonomi Indonesia sudah kritis, sekitar 100 juta rakyat mengalami kemiskinan dan berbagai kebijakan ekonomi telah melanggar konstitusi.

Disahkannya UU Omnibuslaw telah mengakibatkan peranan oligarki baik asing dan dalam negeri semakin berkuasa. 

Juga terungkap bahwa terjadi prospek kemunduran di sektor kesehatan. Di mana dalam RUU Kesehatan akan mengancam eksistensi paramedis dan rumah sakit. 

Pemerintah bahkan akan memperbolehkan berdirinya cabang rumah sakit asing di semua kota di Indonesia dan disusul pula oleh masuknya tenaga kesehatan asing masuk ke Indonesia untuk bekerja. Kemudian juga adanya perubahan sistem pengadaan dokter spesialis dan tenaga medis. 

"Sementara dalam hal penyelenggaraan Pemilu dalam era reformasi juga semakin melenceng, di mana terjadi kecurangan mulai dari Pemilu tahun 2014 dan kian meningkat di tahun 2019 secara Terstruktur,  Sistematik dan Masif (TSM)," kata Anthony. 

Pada Pemilu 2024 diperkirakan tingkat kecurangan sudah semakin canggih di mana peranan oligarki yang makin nyata akan mendukung capres yang bakal melanggengkan kekuatan oligarki di bidang politik dan ekonomi. 

Peranan KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan Bawaslu saat ini diperkirakan tidak akan dapat menghadirkan Pemilu yang jurdil. Peranan oligarki akan sangat mempengaruhi hasil Pemilu dan akan berusaha agar capres pilihan mereka akan menang.

Sekitar 40-an perwakilan alumni perguruan tinggi Indonesia hadir pada refleksi 25 tahun Reformasi tersebut. Dalam refleksi tersebut semakin menguatkan sikap bahwa Rezim Jokowi harus direset ulang dan diterapkan sistem yang konstitusional agar cita NKRI sesuai proklamasi 17 Agustus 1945 dan UUD 45 bisa tercapai.(*)