Font Times New Roman Balik Lagi! Ini Alasan Menlu Rubio Ganti Kebijakan Font di Departemen Luar Negeri AS

KETIK, JAKARTA – Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, memerintahkan para diplomat untuk kembali menggunakan font Times New Roman, menggantikan Calibri yang diadopsi sejak era Antony Blinken. 

Kebijakan baru ini mulai berlaku pada Rabu, 10 Desember 2025, dan mencakup seluruh dokumen eksternal maupun internal.

Blinken sebelumnya mengubah standar font Departemen Luar Negeri pada 2023 dengan alasan bahwa Calibri lebih mudah diakses oleh penyandang disabilitas visual. 

Namun Rubio menilai langkah tersebut tidak efektif dan menyebut Times New Roman lebih formal dan profesional.

Desainer asal Belanda, Lucas de Groot, pencipta Calibri, menyayangkan keputusan tersebut. Ia mengatakan perubahan ini terasa menyedihkan sekaligus menggelikan, mengingat Calibri dirancang untuk meningkatkan keterbacaan di layar komputer modern. 

“Font ini dipilih untuk menggantikan Times New Roman-jenis huruf yang kini ingin digunakan kembali oleh Rubio,” ujarnya.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri menambahkan bahwa kebijakan ini selaras dengan misi pemerintahan Donald Trump untuk menghadirkan suara yang profesional dalam setiap komunikasi resmi. 

“Menyelaraskan praktik departemen dengan standar ini memastikan komunikasi kami mencerminkan martabat, konsistensi, dan formalitas yang diharapkan dalam korespondensi resmi pemerintah,” katanya.

Dalam perintah yang dikeluarkan Selasa, Rubio juga menyebut keputusan Blinken memilih Calibri sebagai inisiatif yang boros. 

Ia menegaskan bahwa pengadilan, badan legislatif, dan berbagai lembaga resmi lainnya umumnya menggunakan Times New Roman, yang dikenal lebih formal dengan adanya serif atau garis-garis kecil di ujung huruf. 

Sebaliknya, Calibri tanpa serif dinilai lebih mudah dibaca di layar, terutama bagi mereka yang memiliki gangguan penglihatan.

Kebijakan ini menjadi bagian dari rangkaian perubahan yang dilakukan pemerintahan Trump selama 11 bulan terakhir, yang bertujuan menghapus berbagai inisiatif terkait keberagaman, kesetaraan, dan inklusivitas.