Fiskal Tertekan, Eri Cahyadi Siapkan Skema KPBU-AP untuk Pembangunan di Kota Surabaya

KETIK, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai mengkaji skema Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha dengan pola Availability Payment (KPBU-AP) sebagai strategi menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah tekanan fiskal.

Langkah ini disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada Rabu, 22 April 2026, menyusul penurunan pendapatan daerah dari Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yang membuat kapasitas anggaran menurun signifikan.

Eri menegaskan, skema KPBU-AP saat ini masih dalam tahap kajian, khususnya untuk mendukung proyek infrastruktur seperti perbaikan dan overlay jalan. Ia menyebut, koordinasi dengan DPRD Surabaya menjadi langkah penting sebelum kebijakan tersebut direalisasikan.

“Kita masih mempelajari skema KPBU-AP ini. Insyaallah nanti akan kami koordinasikan dengan DPRD agar bisa dilakukan percepatan perbaikan,” ujar Eri.

Menurutnya, Pemkot Surabaya tidak ingin menghentikan pembangunan meskipun dihadapkan pada keterbatasan fiskal. Ia mengakui, tekanan anggaran semakin terasa setelah terjadi penurunan signifikan pada sejumlah sumber pendapatan daerah.

“Hari ini kita tidak boleh menyerah meskipun TKD berkurang. Ditambah lagi DBH dari cukai rokok juga turun. Jadi total anggaran kita berkurang sampai lebih dari Rp1 triliun,” tegasnya.

Berdasarkan data tahun 2026, Kota Surabaya hanya menerima DBH CHT sebesar Rp29,327 miliar, turun dari tahun 2025 yang mencapai Rp56,724 miliar. Artinya, terjadi penurunan sekitar 48,3 persen yang berdampak langsung pada ruang fiskal daerah.

Kondisi tersebut memaksa Pemkot Surabaya melakukan penyesuaian prioritas anggaran. Eri mengungkapkan, saat ini pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit antara mempertahankan program sosial atau mempercepat pembangunan infrastruktur.

“Kita sekarang dihadapkan pada pilihan, tetap menjalankan program seperti rutilahu, pendidikan gratis, kesehatan gratis, atau mengutamakan overlay jalan dan lainnya,” ungkapnya.

Meski demikian, ia memastikan seluruh kebijakan akan dibahas bersama DPRD Surabaya. Eri berharap, skema KPBU-AP bisa menjadi solusi untuk menjaga kesinambungan pembangunan tanpa membebani anggaran secara langsung.

“Nanti akan kita sampaikan ke DPRD. Salah satu solusi yang kami siapkan adalah melalui skema KPBU-AP,” pungkasnya. (*)