FISIP UB Luncurkan Program Magister Ilmu Pemerintahan, Wujudkan Nyata Kontribusi Akademik

KETIK, MALANG – Universitas Brawijaya (UB) meresmikan Program Magister Ilmu Pemerintahan yang berada di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).

Program ini menjadi langkah strategis UB untuk memperkuat kompetensi SDM di bidang tata kelola pemerintahan sekaligus memperluas kontribusi akademik di tingkat nasional.

Peluncuran Program Magister Ilmu Pemerintahan UB ini bersamaan dengan diselenggarakannya Government Academic Forum 2025 di Gedung Widyaloka UB, Rabu, 26 November 2025.

Wakil Rektor Bidang Akademik UB, Prof. Dr. Ir. Imam Santoso, MP., memaparkan bahwa pembukaan program magister baru ini merupakan bagian dari komitmen UB dalam memperluas akses pendidikan tinggi berkualitas.

“Kami membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi. UB terus memperkuat reputasinya dengan mendorong fakultas, termasuk FISIP, untuk mengembangkan program pascasarjana,” ujarnya.

Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah se-Indonesia

Kampus Biru itu juga tengah menginisiasi kerja sama dengan berbagai pemerintah kabupaten atau kota di Jawa Timur.

Dalam penyampaiannya, Prof. Imam menegaskan bahwa kolaborasi tersebut tidak akan berhenti di tingkat regional saja.

“Nantinya seluruh pemerintah se-Indonesia akan diajak kolaborasi. Ini kesempatan untuk menyiapkan SDM pemerintahan yang memiliki basic knowledge kuat. Sehingga, dapat terapkan ke dalam tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” jelasnya.

Keunggulan Magister Ilmu Pemerintahan UB

Program Magister Ilmu Pemerintahan UB dihadirkan untuk memperkuat landasan keilmuan para praktisi dan calon pengambil kebijakan. Prof. Imam menekankan bahwa program ini akan menjadi landasan bagi kebijakan yang berbasis data.

“Secara ideal, program ini memberi dasar yang kuat dari sisi keilmuan. Kita ingin kebijakan pemerintah berbasis scientific—data yang kuat, analisis akurat dan komprehensif,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa UB sedang menyiapkan portofolio program pascasarjana yang lebih beragam, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ini diharapkan dapat memperkuat reputasi akademik FISIP UB.

Penguatan Pascasarjana FISIP UB: Dari S2 Pemerintahan hingga S3 Komunikasi

Dekan FISIP UB, Dr. Ahmad Imron Rozuli, SE., M.Si., menyampaikan bahwa pembukaan S2 Ilmu Pemerintahan ini merupakan bagian dari akselerasi besar yang tengah diusahakan oleh fakultas.

“Kami sedang mengakselerasi beberapa program pascasarjana, mulai S2 Pemerintahan, S3 Komunikasi, hingga S2 Politik. Fakultas lain juga bergerak sejalan,” tambahnya.

Cak Im, panggilan akrabnya, juga menjelaskan bahwa Program Magister Ilmu Pemerintahan UB dirancang dengan karakter khas yang membedakannya dari kampus lain, terutama dari sisi sasaran dan kekuatan konten akademik.

UB menargetkan dua segmen utama yaitu pemerintah daerah di Jawa Timur dan wilayah Indonesia Timur. Selain itu, program ini mengedepankan inovasi tata kelola dari tingkat desa hingga supra desa.

“Kami menekankan aspek innovation dalam governance,” tekannya.

Sebagai diferensiasi, FISIP UB tengah merancang joint degree dengan sejumlah universitas di Malaysia untuk memperluas jaringan akademik internasional.

Untuk meraih efektivitas pembelajaran, FISIP UB menetapkan standar minimal dua kelas dengan kapasitas 15–20 mahasiswa per kelas. Sebagian besar mahasiswa dari pemerintah daerah dikabarkan sudah bersiap mengikuti perkuliahan.

“Harapan kami Februari sudah running. Januari atau bahkan pertengahan Desember sudah mulai pendaftaran,” pungkasnya. (*)