KETIK, LEBAK – Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Bapperida bersama Kementerian PPN/Bappenas menggelar Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Akses Keuangan Daerah.
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Bapperida Lebak, Selasa 28 April 2026 ini, menjadi langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Bumi Multatuli.
Plt Kepala Bapperida Kabupaten Lebak, Widy Ferdian, menegaskan bahwa inklusi keuangan merupakan indikator utama pembangunan yang terus menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Inklusi keuangan merupakan Indikator Utama Pembangunan (IUP) nasional. Di Kabupaten Lebak, upaya ini kami implementasikan melalui Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) sebagai langkah konkret memperluas akses layanan keuangan kepada masyarakat,” ujar Widy kepada wartawan.
Ia menjelaskan, kegiatan FGD tersebut menghadirkan sejumlah narasumber di bidangnya, di antaranya Direktur Ekonomi Syariah dan BUMN Bappenas, Rosy Wediawaty, Direktur RISE Indonesia Caroline Mangowal, serta dirinya sebagai Plt Kepala Bapperida Lebak.
Baca Juga:
Apresiasi Perawatan Jalan Bhakti Manunggal, DPRD Lebak: Dukung Mobilitas dan Aktivitas WargaSelain itu, forum ini juga melibatkan perwakilan strategis dari Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Banten. Kehadiran OJK diwakili oleh Asisten Direktur Rija Fathul Bari dan Asisten Manajer Aried Ihsan M dari Divisi Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mempercepat inklusi keuangan. Karena itu, kami menghadirkan berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun lembaga keuangan,” katanya.
Menurut Widy, sinergi tersebut semakin diperkuat dengan keterlibatan 21 instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yang mencakup berbagai sektor vital. Keterlibatan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan Survey Akses Keuangan Daerah (SASKAD) yang dilaksanakan oleh Lembaga RISE Indonesia dengan lokus di 10 Desa yang tersebar di beberapa kecamatan. Dengan hasil survey tersebut diharapkan akan diperoleh data dan informasi yang akurat sebagai bahan pengambilan kebijakan peningkatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Lebak" pungkasnya.(*)