Dugaan Defisit Rp18 Miliar di Tiga RSUD Situbondo, Ternyata Begini Penjelasan DPRD

KETIK, SITUBONDO – Pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Ningsih pada Rapat Paripurna yang dilaksanakan pada Hari Kamis 2 Juli 2026 membeberkan tentang defisit anggaran di tiga rumah sakit milik pemerintah tersebut, kini menjadi perbincangan seru di media sosial Grop WhatsApp.

Menyikapi pernyataan tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Situbondo dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nuril Hashinah, meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak melihat angka dalam laporan keuangan secara parsial supaya tidak menimbulkan persepsi yang keliru dan atau tidak memimbulkan polemik.

Sebelumnya, Rapat Paripurna dengan agenda (Pembicaraan tingkat I) Persetujuan dan Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Persetujuan dan Penetapan Raperda tentang Penyelenggaran Kearsipan, Penanggulangan Pelacuran, Penanggulangan Penyakit HIV, AIDS dan Tuberculosis yang dihadiri Bupati, Wakil Bupati, serta Pejabat Pemkab Situbondo, Ningsih dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan kritik tajam pada pandangan umumnya.

Ningsih mempertanyakan tata kelola anggaran di tiga RSUD, yakni RSAR Situbondo yang disebut mengalami defisit Rp3,3 miliar, RSUD Besuki sebesar Rp10,07 miliar, dan RSUD Asembagus sebesar Rp5,4 miliar. Selain itu, Ningsih juga mempertanyakan alokasi floating anggaran, baik dari program daerah (Sehati/Brantas) maupun dari Pemerintah Pusat melalui klaim BPJS Kesehatan dengan skema INA-CBG’s.

Dalam pandangan umumnya, Ningsih juga menyoroti keluhan warga miskin dan masyarakat kelas menengah yang masih merasakan minimnya pelayanan kesehatan di tiga rumah sakit plat merah ini.

Bahkan, Ningsih mengklaim bahwa ada warga yang terpaksa menjual ternak hingga berutang kepada rentenir demi memperoleh pelayanan kesehatan yang layak layak.

Dilain pihak, untuk meluruskan asumsi publik yang yang saat ini terus berkembang, Anggota Komisi IV DPRD Situbondo dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nuril Hashinah memaparkan hasil penelaahan terhadap dokumen penganggaran tersebut.

“Angka yang tampak sebagai defisit tersebut, sebenarnya bukan defisit riil atau kerugian finansial, akan tetapi konsekuensi dari sistem pencatatan administrasi keuangan pemerintah. Dalam pencatatan keuangan rumah sakit yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan yang dihitung murni hanya berasal dari layanan BLUD. Sementara bantuan anggaran dari APBD maupun Pemerintah Pusat dicatat sebagai belanja atau pengeluaran rumah sakit,” jelas Nuril, 6 Juli 2026.

Lebih lanjut, Nuril menjelaskan, akibat mekanisme pencatatan tersebut, hanya melihat selisih antara pendapatan dan belanja secara parsial, laporan realisasi anggaran seolah-olah menunjukkan defisit, padahal substansinya tidak demikian.

“Contoh pada laporan keuangan RSAR Situbondo pada Tahun Anggaran 2025, secara operasional BLUD, rumah sakit tersebut justru mencatat surplus sekitar Rp500 juta. Namun, pada tahun yang sama, RSAR Situbondo menerima alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp3,8 miliar. Dan sesuai regulasi akuntansi pemerintahan, dana tersebut langsung dibelanjakan dan dicatat dalam pos belanja, bukan sebagai pendapatan BLUD,” jelas Nuril.

Uangnya ada dari DBHCHT, sambung Nuril, pencatatannya langsung masuk ke pos pengeluaran, rumusnya menjadi pendapatan BLUD Rp500 juta dikurangi belanja Rp3,8 miliar. Hasilnya muncul angka minus Rp3,3 miliar.

“Jadi uangnya bukan hilang atau rumah sakit merugi, tapi langsung terserap untuk program pelayanan masyarakat,” tegas Nuril.

Tak hanya itu yang disampaikan Nuril, namun dia juga menjelaskan bahwa RSUD Asembagus memang mengalami defisit operasional murni pada 2025 sekitar Rp1,1 miliar. Tapi, kondisi tersebut sudah tertutupi oleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 yang mencapai sekitar Rp3 miliar, sehingga masih tersisa saldo anggaran sekitar Rp1,9 miliar.

Selain meluruskan persoalan administrasi keuangan, Fraksi PPP juga mengapresiasi kinerja manajemen RSAR Situbondo di bawah kepemimpinan dr. Sudharmono.

“Manajemen baru berhasil mengurai beban utang warisan senilai Rp15,3 miliar per 31 Desember 2025. Hingga 30 Juni 2026, atau dalam waktu kurang dari satu tahun, rumah sakit telah mampu melunasi sebagian besar utang tersebut sehingga kini tersisa sekitar Rp7,8 miliar,” tutur Nuril.

Nuril menjelaskan, terkait dengan isu adanya warga yang menjual sapi, kambing, atau meminjam uang kepada rentenir demi berobat, Komisi IV DPRD Situbondo secara pribadi belum menerima laporan atau aduan resmi mengenai hal tersebut.

“Berdasarkan data statistik RSAR Situbondo periode Januari hingga Mei 2026, mayoritas pasien yang berobat peserta program jaminan kesehatan daerah Brantas dan Brantas Plus dengan persentase mencapai 85,21 persen. Sementara itu, pasien umum hanya sekitar 14,79 persen,” beber Nuril.

Program Brantas, kata Nuril, selama persyaratan terpenuhi, maka memberikan pembiayaan tanpa batas. Seluruh biaya ditanggung pemerintah.

“Mungkin masyarakat yang berobat sampai menjual ternak adalah pasien yang memilih jalur umum secara mandiri. Kami mengimbau masyarakat Situbondo agar tidak perlu khawatir, karena program Brantas hingga sekarang masih tetap berjalan dan dapat dimanfaatkan,” pungkas Nuril Politisi Muda dari Fraksi PPP. (*)