Dua Sisi Pendidikan Tinggi DIY, Antara Tingginya Minat Kuliah dan Kerentanan Finansial Warga

KETIK, YOGYAKARTA – Potret akses pendidikan tinggi bagi putra-putri Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperlihatkan dinamika yang terbilang kontradiktif. Di satu sisi, motivasi serta daya serap generasi muda untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi menunjukkan tren peningkatan yang tajam. Namun di sisi lain, bayang-bayang kerentanan ekonomi keluarga, kesenjangan capaian antarwilayah, hingga persoalan skema Biaya Kuliah Tunggal (UKT) masih menjadi tantangan nyata yang memicu ancaman putus sekolah di tengah jalan.

Isu penting tersebut mengemuka dalam diskusi bertema “Partisipasi Kuliah Anak Jogja di Bawah 15 Persen” yang digelar di Ruang Badan Anggaran DPRD DIY, Rabu 12 Agustus 2026. Forum ini menghadirkan jajaran Dewan Pendidikan DIY, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY, akademisi, hingga pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-DIY.

Akses Pendidikan, Kesenjangan Spasial, dan Realita UKT

Ketua Dewan Pendidikan DIY, Prof Dr Sutrisna Wibawa MPd, membeberkan indikator makro pendidikan di DIY yang sebenarnya mencatatkan potensi sangat tinggi. Berdasarkan data BPS, Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi di DIY menyentuh angka 74,70 persen dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) berada di angka 15,78 tahun atau setara jenjang sarjana tingkat tiga. Meski demikian, realita Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masyarakat DIY secara agregat baru berada di posisi 10,20 tahun (setara kelas 1 SMA).

Ketimpangan spasial terlihat cukup mencolok di tingkat kabupaten/kota. Kota Yogyakarta mencatatkan RLS tertinggi yakni 12,13 tahun (lulus SMA), disusul Kabupaten Sleman 11,42 tahun dan Kabupaten Bantul 10,11 tahun. Sebaliknya, Kabupaten Kulon Progo baru mencapai 9,33 tahun (lulus SMP) dan Kabupaten Gunungkidul berada di posisi paling bawah dengan 7,64 tahun. Sutrisna menekankan perlunya riset komprehensif berbasis data atau sensus pada rentang usia produktif 19–24 tahun untuk memverifikasi angka partisipasi riil anak lokal, sembari mendorong optimalisasi Dana Keistimewaan (Danais) untuk menopang jaring pengaman pendidikan dan pemenuhan kekurangan 1.600-an guru SLTA.

Anggota DPRD Yogyakarta Dwi Wahyu. (Foto: Via for Ketik.com)

Menanggapi aspek partisipasi, Kepala Bidang Pembinaan SMK Disdikpora DIY, Dr Wiwik Indriyani SPd MSi, mengungkapkan data survei komprehensif yang melibatkan seluruh SMA dan SMK negeri-swasta se-DIY dengan angka partisipasi sekolah mencapai 91,94 persen. Aspirasi lulusan SMA yang ingin melanjutkan kuliah melonjak signifikan dari 68,42 persen menjadi 88,83 persen pada tahun 2026. Sementara lulusan SMK yang memilih jalur perguruan tinggi khususnya bidang vokasi naik menjadi 22,53 persen. Namun, lebih dari 70 persen orang tua siswa berasal dari sektor informal dan pertanian, yang menempatkan sekitar 25,3 persen siswa SMA dan 36,7 persen siswa SMK dalam kategori rentan secara ekonomi di tengah tingginya beban UKT.

Sinergi Kampus dan Program Kemitraan Afirmatif

Merespons potensi kendala finansial tersebut, pimpinan perguruan tinggi lintas kampus yang hadir dalam diskusi menyatakan komitmen serta berbagai skema afirmasi bagi mahasiswa lokal. Perwakilan dari Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST),  menggarisbawahi pentingnya kemudahan akses informasi beasiswa agar tidak ada anak daerah yang tertinggal hanya karena faktor biaya. UST sendiri telah menyiapkan alokasi program 1.000 beasiswa pada tahun ini, namun keterbatasan jangkauan informasi ke seluruh sekolah kerap menjadi kendala utama.

Pihak UST mengusulkan agar Disdikpora DIY membangun basis data terpadu dengan sekolah-sekolah yang merangkum seluruh tawaran beasiswa dari perguruan tinggi, sehingga keluarga kurang mampu memiliki kepastian akses. Mengenai dinamika budaya di Kota Pelajar, perwakilan kampus ini juga mengapresiasi gagasan Pendidikan Khas Kejogjaan (PKJ) untuk membekali mahasiswa pendatang agar mampu beradaptasi dengan nilai kesopanan dan unggah-ungguh lokal.

Komitmen serupa disampaikan Rektor Universitas AMIKOM Yogyakarta, Prof Dr M Suyanto MM. Rektor AMIKOM memaparkan pengalaman kampusnya yang berhasil menjalin kemitraan strategis bersama Pemerintah Kabupaten Sleman melalui alokasi dana sosial dan hasil riset lembaga untuk membiayai kuliah gratis bagi lebih dari 500 mahasiswa kurang mampu.

Model kolaborasi ini dinilai sangat potensial untuk direplikasi oleh pemerintah daerah lain di DIY seperti Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta.

Lebih lanjut, Prof M Suyanto mengungkapkan bahwa AMIKOM terus mentransformasi struktur penghasilannya agar 30 hingga 70 persen bersumber dari kegiatan riset dan produksi kreatif, termasuk pembuatan film animasi berskala internasional yang menembus pasar Hollywood.

Dengan kemandirian finansial berbasis riset tersebut, porsi beasiswa bagi anak-anak kurang mampu diproyeksikan akan terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Di sisi lain, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) serta Universitas 'Aisyiyah (UNISA) juga terus memperluas kuota afirmasi dan pembukaan kampus vokasi di wilayah Kulon Progo dan Gunungkidul untuk mendekatkan akses kuliah dengan karakter kebutuhan ekonomi lokal.

Pendidikan Khas Kejogjaan dan Langkah Strategis

Di luar aspek teknis pembiayaan, forum tersebut menegaskan pentingnya pembentukan karakter mahasiswa di Yogyakarta sebagai pusat pendidikan yang heterogen. Setelah diuji coba sejak 2023 dan diterapkan pada jenjang pendidikan dasar-menengah, Pendidikan Khas Kejogjaan (PKJ) untuk tingkat Perguruan Tinggi dijadwalkan meluncur secara resmi pada 20 Agustus 2026 di UNY oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X.

PKJ berlandaskan tiga filosofi utama (Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, dan Manunggaling Kawula Gusti) serta nilai etos Jiwa Satria untuk membekali mahasiswa baik lokal maupun pendatang dengan unggah-ungguh, toleransi, dan budi pekerti luhur dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Untuk mengamankan akses pendidikan tinggi di DIY secara berkelanjutan, Pemda bersama Dewan Pendidikan menyepakati tiga langkah intervensi utama. Pertama, melakukan penyusunan tabel potensi penduduk dan analisis berbasis data (sensus/survei) terhadap anak usia produktif di DIY yang tidak melanjutkan kuliah.

Kedua, menerapkan kebijakan afirmasi pembiayaan dan keadilan spasial yang memprioritaskan alokasi beasiswa bagi keluarga kurang mampu dan pekerja sektor informal di Kulon Progo dan Gunungkidul. Ketiga, memperkuat kapasitas pendampingan karir guru BK di SMA/SMK serta memfasilitasi transisi karir ganda (bridging course) sebagai katalisator masa depan lulusan. (*)