Droping Bantuan Becak di Karangsono Blitar Tanpa Koordinasi, Pemdes dan Warga Pertanyakan Transparansi

KETIK, BLITAR – Kegiatan droping bantuan becak yang diklaim berasal dari Presiden Prabowo Subianto di Desa Karangsono, Kabupaten Blitar, menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat.

Pemerintah Desa Karangsono menyatakan tidak pernah menerima pemberitahuan resmi terkait kegiatan tersebut, meskipun proses penurunan bantuan dilakukan di wilayah administratif desa.

Kepala Desa Karangsono, Tugas Nanggolo Yudo Dilli Prasetiono atau yang akrab disapa Bagas, mengungkapkan bahwa pihaknya baru mengetahui adanya droping becak setelah menerima laporan warga pada sore hingga malam hari pada Kamis, 29 Januari 2026.

“Kami sama sekali tidak menerima pemberitahuan, baik secara lisan maupun tertulis. Informasi itu justru kami terima dari masyarakat,” ujar Bagas, Jumat 30 Januari 2026.

Bagas menuturkan, keresahan warga muncul karena adanya kerumunan orang asing di sekitar wilayah desa, tepatnya di sisi utara kantor desa. Aktivitas tersebut dinilai tidak lazim dan memicu kekhawatiran warga.

“Warga menyampaikan ke saya, banyak orang tidak dikenal, penampilannya juga bukan warga sekitar. Mereka bertanya-tanya ini kegiatan apa dan siapa yang bertanggung jawab,” katanya.

Setelah dilakukan penelusuran bersama RT setempat, diketahui bahwa keramaian tersebut berkaitan dengan droping bantuan becak yang disebut-sebut sebagai bantuan dari presiden.

Namun, minimnya koordinasi dengan pemerintah desa memunculkan pertanyaan serius, terutama terkait prosedur penyaluran, kejelasan data penerima, hingga potensi muatan kepentingan tertentu.

Tak hanya itu, proses distribusi bantuan juga berdampak pada fasilitas publik. Truk pengangkut becak dilaporkan menyangkut instalasi listrik desa akibat muatan yang melebihi kapasitas.

“Saat itu perangkat desa sedang fokus menyelesaikan administrasi karena ada kegiatan monitoring. Tiba-tiba listrik kantor desa padam. Setelah dicek, ternyata instalasi listrik tersangkut truk pengangkut becak,” jelas Bagas.

Akibat insiden tersebut, kantor desa dan sejumlah rumah warga sempat mengalami pemadaman listrik selama beberapa jam. Kondisi ini menambah keluhan masyarakat yang sejak awal mempertanyakan kejelasan kegiatan tersebut.

Sorotan publik juga mengarah pada lokasi droping bantuan yang berada di wilayah dengan keberadaan pengurus Partai Gerindra, termasuk Ketua PAC setempat. Meski demikian, pemerintah desa menegaskan bahwa lahan yang digunakan bukan milik partai.

“Lokasinya lahan milik warga, biasanya dipakai untuk penjemuran gabah. Memang di sekitar situ ada pengurus partai, tapi lahannya bukan aset partai,” tegasnya.

Terkait jumlah bantuan, kriteria penerima, hingga mekanisme pengusulan, pemerintah desa mengaku tidak memiliki informasi apa pun. Isu yang berkembang di masyarakat menyebutkan jumlah becak mencapai ratusan unit untuk wilayah Kabupaten Blitar, namun penurunannya justru terpusat di Desa Karangsono.

“Kami tidak tahu siapa penerimanya, siapa yang mengusulkan, dan siapa penyalurnya. Kalau memang untuk seluruh kabupaten, kenapa droping dilakukan di satu desa. Itu yang jadi pertanyaan warga,” ujarnya.

Bagas menekankan, apabila bantuan tersebut benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat, semestinya dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan pemerintah desa sebagai pihak yang memahami kondisi dan data warga.

“Tanpa koordinasi yang jelas, wajar jika muncul kecurigaan dan keresahan di masyarakat,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Blitar terkait kegiatan droping bantuan becak tersebut.(*)