DPRD Surabaya Ingatkan Risiko Keracunan, Tekankan Pengawasan Ketat Program MBG

KETIK, SURABAYA – DPRD Kota Surabaya menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang segera digulirkan Pemkot.

Meski mendukung penuh visi besar mencetak generasi emas, wakil rakyat menekankan pentingnya sistem pengawasan ketat agar Surabaya tidak mengulang kasus keracunan yang sempat terjadi di sejumlah daerah lain.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan dukungannya terhadap langkah Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Program MBG melalui Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/195/436.1.2/2025. Namun, ia mengingatkan bahwa regulasi saja tidak cukup tanpa kontrol lapangan yang konsisten.

Ia juga mendukung untuk adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat utama bagi penyedia makanan dalam Program MBG.

“SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) jangan tutup mata jika ada ketidaksesuaian atau indikasi pelanggaran. Mereka harus berintegritas, independen, mampu mengatur distribusi logistik, mengawasi, sekaligus memberikan edukasi gizi agar anak-anak menerima makanan bergizi, aman, dan tepat waktu,” ujar Yona Selasa 30 September 2025.” ujar Yona Selasa 30 September 2025.

Yona menyoroti banyaknya kasus dugaan keracunan MBG di luar Surabaya yang dipicu lemahnya pengawasan vendor maupun distribusi makanan. Menurutnya, pengalaman itu harus menjadi pelajaran penting agar Pemkot tidak lengah.

“Permasalahan bisa dari banyak faktor, tapi semuanya kembali pada sistem pengawasan. Itu seharusnya menjadi tanggung jawab tim SPPI,” tegas legislator Gerindra tersebut.

Untuk meminimalkan risiko, Yona mendorong agar pengawasan melibatkan Dinas Kesehatan melalui puskesmas serta tenaga psikologi dari perguruan tinggi. Dengan begitu, aspek kesehatan hingga perkembangan mental siswa penerima manfaat dapat dipantau secara komprehensif.

“Puskesmas bisa memantau kesehatan siswa penerima MBG, sementara psikolog dapat memantau perkembangan mental dan psikologi murid. Pemkot bisa bekerja sama dengan fakultas psikologi maupun pendidikan dari universitas negeri maupun swasta,” sarannya.

Ia juga menekankan perlunya evaluasi rutin dan mendadak di sekolah. “Jika diterapkan di Surabaya, lakukan kunjungan rutin minimal seminggu sekali secara acak untuk mengevaluasi progres siswa penerima manfaat,” imbuhnya.

Lebih jauh, Yona mengingatkan agar program MBG tidak sekadar dipandang dari sisi besarnya anggaran, melainkan pada tujuan utamanya, yakni menjamin keamanan dan kualitas gizi anak-anak.

“Mumpung belum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Surabaya, mari kita evaluasi dan terbuka menerima masukan. Program ini bukan sekadar bicara anggaran fantastis, tetapi tentang melahirkan generasi emas yang handal,” pungkasnya. (*)