DPRD Surabaya Ajak Dispendik untuk Evaluasi PPDB Tahun 2024

KETIK, SURABAYA – DPRD Surabaya mengajak Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya untuk melakukan evaluasi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun 2024 mendatang. 

Evaluasi tersebut karena adanya kasus pengurangan Rombongan Belajar (Rombel) PPDB SMP. Hal tersebut menyebabkan siswa SD yang berkesempatan masuk SMP Negeri berkurang.  

Anggota Komisi D Hari Santoso mengungkapkan, kasus pengurangan Rombel tersebut untuk menyamaratakan jumlah siswa yang diterima di negeri dan swasta, konsekuensinya Pemkot Surabaya harusnya menggratiskan biaya sekolah bagi siswa yang tidak tertampung di negeri, dan terpaksa masuk swasta 

"Yang pertama saya kecewa karena PPDB tahun ini SMP Negeri rata-rata mengurangi rombel biasanya 10 kelas sekarang cuma 9 atau 8 kelas. Padahal kelulusan SD tidak lebih kecil dari tahun kemarin," ujar Hari. 

“Alasan pengurangan rombel tidak dijelaskan signifikan (oleh dispendik). Tapi, ini diprediksi khawatir swasta tidak dapat siswa,” tambahnya. 

Menurut Hari, pengurangan Rombel itu membuat siswa khususnya dari masyarakat berpenghasilan rendah tidak dapat diterima di SMP Negeri. 

"Kalau lari ke prestasi tetapi hanya segitu akhirnya semua zonasi ini pertarungan ketat," jelasnya. 

Hari merinci sampai saat ini masih ada 4.628 siswa SD yang belum mendaftar ke SMP. Sementara jumlah lulusan yang ada adalah 38.815 siswa SD.  

Hari pun berharap, 4.628 siswa itu pun dicari tahu ke mana perginya. Apakah masuk ke pondok pesantren atau ke lembaga lainnya.  

“Lulusan tahun ini 38.815 tahun ini, hampir sama dengan tahun kemarin,” rincinya 

Khusnul Khotimah Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya menambahkan, untuk mengatasi kekurangan sekolah negeri di beberapa kelurahan, harus dirapatkan dengan pemerintah provinsi. 

“Untuk evaluasi PPDB pemkot dan pemprov harus duduk bareng. Kendalanya harusnya memang berbanding lurus dengan pemerataan jumlah sekolah. Surabaya itu tidak menambah sekolah baru sepanjang SMA tidak ditambah ya ada ketimpangan,” paparnya. 

Menanggapi polemik tersebut, Yusuf Masruh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengaku akan mengkaji semua usulan dan masukan dari kalangan akademisi juga dewan. 

Yusuf menuturkan, dirinya tak mengurangi jumlah rombongan belajar SMP.  Ia juga menyebut lulusan SD setiap tahunnya tidak sama.  

"Enggak (tidak ada pengurangan rombel), kan rombel lulusan tahun ke tahun kan enggak sama. Yang lulus ini indikator untuk penerimaan tahun ajaran baru," ujarnya.  

Menurut Yusuf berkurangnya jumlah Rombel karena ada sekolah yang mengubah kelas menjadi laboratorium. Sebab, dalam kurikulum Merdeka belajar ada banyak project.

Mengenai 4 ribu siswa lulusan SD yang belum mendaftar sekolah akan dilakukan analisa apakah masuk  ke pondok pesantren atau ke luar.  

"Nah itu kita analisa, nanti dia ke mana. Bisa jadi mondok, bisa jadi luar kota, itu dievaluasi," tutupnya. (*)