DPRD Sidoarjo Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas Rp 14 M untuk Perbaiki Sekolah Rusak

KETIK, SIDOARJO – DPRD Sidoarjo menaruh perhatian khusus terhadap kondisi infrastruktur pendidikan di Kabupaten Sidoarjo. Dalam rapat Banggar DPRD Sidoarjo pada Jumat (18 April 2025), disepakati ada tambahan alokasi anggaran untuk perbaikan sekolah rusak Rp 14 miliar. Itu hasil efisiensi anggaran perjalanan dinas.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo menyepakati tambahan anggaran rehabilitasi gedung sekolah rusak itu setelah melakukan pergeseran-pergeseran anggaran. Terutama, anggaran perjalanan dinas (perdin) DPRD Sidoarjo. Total pergerseran anggaran perdin mencapai Rp 25 miliar.

Perinciannya, sekitar Rp 14 miliar dialokasikan untuk perbaikan bangunan sekolah rusak. Sisanya, Rp 11 miliar untuk normalisasi sungai dan afvour (saluran pelimpah). Program pencegahan sekaligus pengatasan banjir.

”Kami sepakati pengurangan anggaran perdin DPRD Sidoarjo itu 50 persen. Hasilnya dialokasikan untuk perbaikan sekolah rusak serta pencegahan dan penanganan banjir,” kata Ketua DPRD Sidoarjo yang juga Ketua Banggar DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih.  

Anggota Banggar DPRD Sidoarjo Bangun Winarso menambahkan, APBD Sidoarjo 2025 telah mengalokasikan anggaran Rp 85 miliar untuk perbaikan sekolah rusak. Namun, jumlah itu belum cukup. Sebab, kebutuhan biaya perbaikan infrastruktur pendidikan masih banyak. Kekurangan diperkirakan mencapai Rp 37 miliar.

DPRD Sidoarjo telah memangkas anggaran perjalanan dinas Rp 14 miliar untuk mendukung rencana tersebut. Kekurangan Rp 37 miliar perlu dialokasikan dari efisiensi-efisiensi anggaran lainnya. Termasuk, anggaran perjalanan di eksekutif dalam APBD Sidoarjo 2025 ini.

”Banyak bangunan SD dan SMP negeri yang rusak berat,” kata anggota Banggar DPRD Sidoarjo yang juga ketua Fraksi PAN-PPP tersebut.

Kondisi atap kelas SDN Keret, Kecamatan Krembung, sudah miring. (Foto: Fathur Roziq/Ketik.co.id)

Menurut data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), jumlah sekolah rusak di Kabupaten Sidoarjo mencapai 79 SDN dan 33 SMPN. Jumlah 112 diusulkan masuk program rehabilitasi sekolah rusak pada 2025 ini.

Namun, saat anggota DPRD Sidoarjo melakukan inspeksi mendadak, masih ditemukan banyak sekolah lain yang rusak. Baik rusak karena dimakan usia maupun terkena bencana alam. Sebagian sudah terdata, sebagian belum. Sebagian telah masuk program perbaikan. Sebagian lain tidak masuk.

Berbagai pengaduan dan keluhan masuk ke DPRD Sidoarjo. Baik dari masyarakat maupun sekolah. Komisi C maupun Komisi D DPRD Sidoarjo pun cepat merespons pengaduan tersebut. Ternyata memang masih banyak gedung sekolah rusak yang belum tertangani.

Bupati Sidoarjo Subandi sebelumnya menyatakan, perbaikan infrastruktur sekolah merupakan salah satu prioritas layanan kepada masyarakat. Layanan pendidikan untuk generasi bangsa. Agar layanan pendidikan baik, infrastrukturnya juga harus baik.

Bupati Sidoarjo Subandi juga telah melakukan berbagai inspeksi ke sekolah-sekolah rusak. Di antaranya, SDN Sidodadi, Kecamatan Candi; SDN Singopadu, Kecamatan Tulangan; SDN Sidomojo, Krian; SDN Tropodo, Waru, dan sebagainya. (*)