DPRD Sidoarjo Beri Empat Masukan Penting Pembangunan Sidoarjo, Apa Saja?

KETIK, SIDOARJO – Kabupaten Sidoarjo resmi memiliki Bupati dan Wakil Bupati baru. Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana. Sebagai mitra strategis dalam pemerintahan, DPRD Sidoarjo siap mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah.

Ketua DPRD Sidoarjo H Abdillah Nasih menyampaikan pandangannya tentang arah pembangunan Kabupaten Sidoarjo pada 2026 mendatang. Saran dan masukan itu pernah disampaikan saat menjadi narasumber dalam Forum Konsultasi Publik di Bappeda Kabupaten Sidoarjo.

Seperti apa masukan DPRD Sidoarjo? Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menyebutkan empat poin penting. Pertama, penanganan banjir. Problem banjir ini bisa diatasi dengan peningkatan kapasitas saluran drainase. Optimalisasi sistem pengendalian banjir. Penguatan regulasi sistem tata ruang.

”Dan, perlunya teknologi mitigasi guna mengurangi risiko genangan serta menciptakan lingkungan yang aman berkelanjutan,” terang pria yang juga ketua DPC PKB Sidoarjo tersebut.

Kedua, penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, and recycle). Selain itu, optimalisasi infrastruktur pengolahan sampah. Juga edukasi dan regulasi untuk mengurangi timbunan sampah. Demi menciptakan lingkungan yang bersih berkelanjutan.

Ketiga, memperhatikan sekolah yang fasilitasnya kurang layak. Dibutuhkan rehabilitasi dan peningkatan sarana prasarana sekolah yang rusak. Guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung kualitas pendidikan yang baik.

Keempat, perhatian pada era digitalisasi dan penyesuaian Gen-Z. Di sini diperlukan optimalisasi layanan berbasis digital serta inovasi yang adaptif untuk mendukung efisiensi, aksesibilitas, dan partisipasi Gen-Z dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

”Untuk itu, kita harus mengimbangi dengan proses-proses perencanaan yang bottom up. Lebih banyak menerima masukan masyarakat dalam menyusun RKPD 2026,” jelas Abdillah Nasih.

Selama 2025, lanjut dia, banyak PR (pekerjaan rumah) yang bisa di-push untuk diselesaikan pada 2026. Perlu dibuat daftar prioritas. Apa saja PR-PR itu. Misalnya, terkait implementasi Peraturan Daerah (Perda) Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Perda tersebut telah disahkan oleh DPRD Sidoarjo.

”Jangan sampai perda yang digedok pada 18 Desember 2024 itu, tidak dapat diaplikasikan,” tegas Nasih.

Begitu pula program Satu Desa Satu Duta Wisata. Jangan hanya menjadi jargon. Harus muncul dalam perencanaan pembangunan. Kabupaten Sidoarjo harus punya perhatian khusus pada pariwisata. Apalagi, ada upaya memaksimalkan potensi wisata untuk sarana outdoor learning (ODL) siswa sekolah. DPRD Sidoarjo siap mendukung.

”Ke depan, bagaimana APBD terkait RKPD 2026, juga ada push di titik berat sektor pariwista,” tambah anggota DPRD Sidoarjo asal Kecamatan Waru itu.

Abdillah Nasih mengajak masyarakat Kabupaten Sidoarjo tidak lagi punya mindset bahwa Sidoarjo adalah kota penyangga. Itu menimbulkan kesan inferior. Kabupaten Sidoarjo punya kemampuan untuk menjadi kota internasional. Seperti Kota Singapura di Singapura dan Kota Damaskus di Suriah.

”Sidoarjo sangat memungkinkan bisa sejajar dengan kota-kota di negara lain,” seru Abdillah Nasih, legislator PKB di DPRD Sidoarjo tersebut. Sebagai ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih yakin Sidoarjo mampu mencapainya.

Dia berharap Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak hanya mengandalkan APBD dalam melaksanakan pembangunan. Sudah waktunya melirik kemitraan dengan berbagai pihak. Dengan menjalin kemitraan, banyak PR-PR pembangunan yang bisa diselesaikan. Pendekatan pembangunan lebih berorientasi pada cooperation, collaboration, and participation (CCP).

”DPRD akan terus men-support selama itu memang untuk rakyat dan kemajuan Sidoarjo,” tegas Abdillah Nasih. (*)