DPRD Kota Surabaya Sebut Kasus Dugaan Pungli Rekrutmen Pegawai Memalukan, Minta Beri Sanksi Tegas

KETIK, SURABAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya ikut mendorong Pemkot Surabaya untuk melakukan penyelidikan dugaan pungutan liar (Pungli), pada praktik rekrutmen tenaga kerja kontrak di Dinas Perhubungan (Dishub).

Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko menegaskan, permasalahan ini tidak cukup hanya diselesaikan dengan mengembalikan uang korban.

Ia juga mengungkapkan, dugaan pungli yang menyeret oknum Dishub Kota Surabaya bernama Sri Lestari alias Tari, menjadi tamparan keras bagi integritas birokrasi.

"Kami pernah mengingatkan kepada pemerintah kota dan jajaran OPD yang menjadi mitra strategis komisi A, baik Satpol PP, BKPSDM dan inspektorat untuk serius menindaklanjuti dugaan pungli bukan sebatas pelaku yang dilaporkan, tapi usut tuntas," tegas pria yang akrab disapa Cak Yebe ini, Rabu, 4 November 2026.

Ia menekankan, supaya segera menindaklanjuti dengan serius, tidak hanya dugaan pungli Dishub ini saja. Melainkan juga mengusut tuntas apabila ada indikasi jaringan pungli di ASN Pemkot Surabaya.

"Pada saat adanya kasus pungli yang dilakukan oknum Satpol PP dan dishub beberapa waktu lalu, sekalipun nantinya jika terbukti akan melibatkan oknum pengawas di eselon tertentu," lanjutnya.

Cak Yebe juga menyoroti pengakuan Tari yang telah menerima uang dari para korban. Lalu dari keterangannya, uang tersebut habis digunakan untuk menyerahkan sertifikat rumah sebagai jaminan pengembalian kerugian.

Menurutnya, alasan tersebut tidak bisa menghentikan proses hukum. Pengembalian uang serta penyerahan aset merupakan langkah tanggung jawab, bukan menghapus dugaan tindak pidana.

"Penyerahan jaminan aset atau pengembalian uang curian itu urusan perdata ganti rugi terhadap korban, tetapi delik pidana pemerasan dan penyalahgunaan kewenangannya tetap berjalan," tegasnya.

Ia meminta Pemkot Surabaya memberikan sanksi maksimal terhadap ASN yang diduga telah melakukan pungli tersebut. Cak Yebe bahkan mengusulkan untuk memecatnya.

"Jangan sampai ada preseden butuh bahwa oknum birokrasi yang memeras rakyat bisa melenggang bebas hanya dengan menitipkan sertifikat rumah," ujarnya.

Ia mendorong proses pemeriksaan dilanjutkan hingga penegakan hukum, apabila unsur pidana ditemukan.

Laporan Warga

Sebagaimana diketahui, dugaan pungli ini diketahui dari laporan warga kepada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi melalui hotline resmi.

Disebutkan dalam laporan tersebut, terdapat empat orang pelamar tenaga kerja kontrak yang diduga dimintai uang masing-masing Rp20 juta dengan iming-iming diterima kerja. Dari yang terkumpul itu, oknum Dishub diduga telah menerima Rp80 juta. (*)