KETIK, SURABAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya meminta pemerintah kota menaikkan kuota program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) menjadi 2.250 unit pada 2027.
Jumlah tersebut meningkat 10 unit dibandingkan kuota tahun 2026 yang mencapai 2.240 rumah.
Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, menjelaskan bahwa penambahan kuota tersebut perlu diikuti dengan penguatan peran kelompok masyarakat dalam pengerjaan renovasi rumah.
DPRD juga meminta program Rutilahu terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat dan gerakan gotong royong.
Dengan demikian, program perbaikan rumah tidak hanya meningkatkan kualitas tempat tinggal, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi lingkungan sekitar tanpa menambah beban warga penerima bantuan.
Baca Juga:
Magang di LBH LACAK, Mahasiswa FH UTM Asah Kemampuan Legal Drafting hingga Pendampingan Perkara"Dari 2026, Rutilahu yang diperbaiki sebanyak 2.240 unit. Sekitar 1.500 unit dikerjakan oleh kelompok teknis perbaikan rumah (KTPR) atau kelompok masyarakat di masing-masing kelurahan. Sisanya dikerjakan Satgas Pemkot Surabaya," kata Eri Irawan, Kamis, 12 November 2026.
Pada 2026, setiap unit rumah mendapatkan anggaran perbaikan sebesar Rp35 juta. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kota Surabaya.
Menurut Eri, alokasi anggaran Rutilahu pada 2027 direncanakan tetap sebesar Rp35 juta per rumah dengan mengacu pada standar satuan harga (SSH).
Meski nilai bantuan tidak berubah, DPRD mendorong peningkatan jumlah rumah yang diperbaiki sekaligus memperbesar porsi pengerjaan oleh kelompok masyarakat.
Baca Juga:
DPRD Kota Surabaya Buka Peluang Perkuat Hubungan dengan China, Pertukaran Pelajar hingga Transfer TeknologiJika pada 2026 kelompok teknis perbaikan rumah (KTPR) menangani sekitar 1.500 unit, pada 2027 jumlah tersebut direncanakan meningkat menjadi 1.650 unit.
Eri menegaskan, pengerjaan program Rutilahu diharapkan melibatkan masyarakat sekitar, bukan diserahkan kepada vendor atau perusahaan rekanan.
Skema tersebut dinilai dapat membuka lapangan pekerjaan sekaligus menggerakkan perekonomian warga.
"Yang mengerjakan bukan vendor, bukan rekanan, bukan CV, bukan PT, tetapi kelompok teknis perbaikan rumah yang melibatkan masyarakat di sekitar rumah," tuturnya.
Selain pelibatan KTPR, Eri juga mendorong keterlibatan satuan tugas (Satgas) di masing-masing kecamatan.
Peran Satgas diperlukan untuk membantu warga yang mengalami kesulitan saat proses pembongkaran rumah maupun pemindahan barang sebelum renovasi dilakukan.(*)