DPR Minta Presiden Prabowo Waspadai Laporan ‘ABS Asal Bapak Senang’ dalam Penanganan Bencana Sumatera

KETIK, BANDA ACEH – Anggota DPR RI meminta Presiden Prabowo Subianto mewaspadai laporan bawahan yang bersifat asal bapak senang (ABS) dalam penanganan bencana banjir di Sumatera. DPR menilai laporan yang tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan berpotensi menghambat pengambilan kebijakan dan memperlambat penanganan korban.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat antara Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah Aceh di Kantor Gubernur Aceh, sebagaimana dikutip dari siaran pers Pemprov Aceh, Sabtu 13 Desember 2025.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJH) Haekal Hasan serta perwakilan Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar, menekankan pentingnya percepatan masa tanggap darurat agar Aceh segera masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurutnya, pemerintah pusat harus segera membangun hunian sementara bagi warga terdampak.

“Kita harus segera membangun hunian sementara agar warga tidak terlalu lama bertahan di pengungsian,” tegas Ansory.

Kritik keras juga disampaikan anggota DPR RI Husni Thamrin terhadap kinerja Kementerian Sosial. Ia menilai jumlah dapur umum yang disiapkan tidak sebanding dengan jumlah pengungsi yang sangat besar.

“Kemensos baru membangun 21 dapur umum yang hanya melayani sekitar 100 ribu pengungsi, sementara jumlah pengungsi di Aceh lebih dari 900 ribu orang. Ini sangat tidak sebanding,” ungkap Husni.

Selain itu, Husni mendesak BNPB segera mengerahkan alat berat dan logistik dari provinsi lain yang tidak terdampak bencana. Ia menilai BNPB memiliki sumber daya yang cukup untuk mempercepat penanganan jika dimobilisasi secara maksimal.

“Apa yang kita miliki di BNPB di daerah lain, tolong segera disalurkan ke Aceh,” tegasnya.

Anggota DPR lainnya menyuarakan keprihatinan serupa. Mereka menilai keterlambatan penanganan terjadi karena data yang diterima Presiden tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi faktual di lapangan.

“Banyak data asal bapak senang yang sampai ke Presiden. Akibatnya, bencana di Aceh dan daerah Sumatera lainnya terlihat seolah biasa saja,” kritik salah satu anggota DPR yang tidak disebutkan namanya itu dalam rilis tersebut.

DPR berharap Presiden Prabowo dapat mendengarkan laporan langsung dari kepala daerah terdampak agar kebijakan yang diambil tepat sasaran, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat korban bencana.

Seperti diberitakan sebelumnya, dua pejabat yakni masing-masing Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Dirut PLN Darmawan Prasodjo dikecam masyarakat karena dinilai membohongi Presiden Prabowo saat memberikan pemaparan terkait pasokan BBM dan listrik di Aceh pasca bencana.

Laporan terbaru tersebut dinilai tidak sesuai kondisi riil di lapangan dan hanya sekedar untuk memberi kesan kepada Presiden Prabowo bahwa penanganan pasca bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar telah berjalan dengan baik.

Belakangan setelah ramai kritik, kedua pejabat tersebut meminta maaf dan memberi klarifikasi bahwa laporannya kepada Presiden Prabowo memang benar tidak akurat. (*)